• Selasa, 27 September 2022

Jawa Tengah Berhasil Lampaui Nasional Dalam Penyerapan Dana Desa

- Selasa, 27 Juli 2021 | 10:27 WIB
Foto: Ilustrasi
Foto: Ilustrasi

SEMARANG: Upaya penyerapan Dana Desa (DD) 2021 di Jawa Tengah, berhasil melebihi angka serapan nasional, yakni mencapai 54 persen. Selain itu, desa-desa juga telah mengalokasikan 8 persen dari DD untuk penanggulangan Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Sugeng Riyanto, mengakui serapan Dana Desa di wilayahnya memang cukup tinggi.

"Dari 7.809 desa untuk dana desa tahun 2021 serapannya mencapai 54,54 persen. Sedang angka nasional baru kurang lebih 42 persen. Jateng saat ini tertinggi, ranking atas untuk total nasional," ujarnya seusai Rembug Desa Online bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin (26/7/2021).

Tahun ini, Jateng mendapatkan pagu DD sebesar Rp8,2 triliun. Diperuntukkan bagi 7.809 desa yang tersebar di 29 kabupaten. Terkait penggunaan DD untuk penanggulangan Covid-19, desa-desa di Jateng juga telah menunaikan kewajibannya. Adapun, besaran dana penanggulangan Covid-19 minimal 8 persen dari DD.

"Sudah melebihi pagu itu. Yang penting satu di Musdessus kan, mereka tetap taat asas dan patuh. Karena DD 8 persen penanggulangan Covid-19 sangat bervariasi. Dulu untuk aman dari Covid, sekarang sampai pemulasaraan jenazah, pemakaman belum lagi yang isolasi mandiri butuh dukungan logistik," sebutnya.

Sugeng menambahkan, penggunaan DD juga bisa diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Itu sesuai petunjuk dari Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan. Dijelaskannya, sesuai peraturan dua kementrian tersebut penggunaan DD untuk BLT, besarannya ditentukan sesuai besaran DD yang diterima.

Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. Desa dengan DD Rp800 juta - Rp1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.

"Mengingat sekarang warga yang terdampak kian banyak. Belum tentu terwadahi dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk itulah dari kementrian keuangan dan kementrian desa menerbitkan aturan yang terbaru itu," jelasnya.

Terkait pencairan BLT DD, Sugeng menjelaskan hal itu sesuai dengan tahapan yang ada di desa masing-masing. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun rajin turun ke desa-desa. Melalui ajang Rembug Desa, Ganjar mensupervisi penggunaan DD baik turun langsung maupun melalui daring.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Terkini

Kemenag Luncurkan Program Madrasah Digital di MAN 1 Medan

Minggu, 25 September 2022 | 11:49 WIB

Umsida - Desa Madiredo Kerja Sama Tangani Sampah Plastik

Sabtu, 24 September 2022 | 16:22 WIB
X