SUARAKARYA.ID: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengingatkan rencana Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina akan membahayakan prospek perdamaian perang Rusia-Ukraina.
"Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas dikutuk," kata Guterres di markas besar New York, AS, Kamis (29/9/2022), dikutip dari laporan AP.
Guterres menekankan bahwa pelaksanaan referendum di tengah konflik bersenjata aktif di daerah-daerah di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina, tidak bisa disebut ekspresi asli dari kehendak rakyat.
Baca Juga: HUT ke-67 K-Sarbumusi, Menaker Dampingi Wapres Napak Tilas di Pabrik Gula Tulangan Sidoarjo
Seruan Guterres memperkuat pernyataan Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo yang sebelumnya juga mengecam Rusia.
Menurut DiCarlo, referendum yang didukung Rusia di wilayah pendudukan Ukraina bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat dan tidak sah menurut hukum internasional.
"Tindakan sepihak untuk memberikan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa oleh satu negara atas wilayah negara lain, seraya mengklaim mewakili kehendak rakyat, tidak sesuai hukum internasional," kata ungkap Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (27/9/2022).
Baca Juga: Masih Banyak Pelaku UMKM di Boyolali Enggan Ajukan KUR
DiCarlo mengatakan PBB tetap berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina.
PBB pun menuntut agar Rusia, di bawah hukum internasional, menghormati hukum Ukraina di wilayah pendudukannya.
Isolasi Rusia?
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyerukan kepada 15 anggota DK PBB agar Rusia diisolasi sepenuhnya.
Dia bahkan menuntut Rusia dikeluarkan dari semua organisasi internasional.
Baca Juga: Jelang Babak 8 Besar, Lombok FC Fokus Benahi Finishing Touch
Menurut Zelenskyy, referendum Rusia adalah upaya untuk mencuri wilayah dan menghapus norma-norma hukum internasional.
Artikel Terkait
Presiden Jokowi Bertemu Presiden Putin di Kremlin, Siap Jembatani Komunikasi Rusia-Ukraina
Jokowi Minta Jaminan Keamanan Rusia Bagi Pasokan Pangan Ukraina, Putin Puas Negosiasi RI-Rusia
Pasca Kunjungan Jokowi Ke Ukraina Dan Rusia, Senator Yogyakarta: Sudah Sesuai Cita-Cita UUD NRI 1945
Usai Referendum 4 Wilayah, Rusia Berpotensi Caplok 15 Persen Kedaulatan Ukraina
Gawat! AS Siap Respon Tegas jika Rusia Gunakan Nuklir di Ukraina