PBB Sepakat Lindungi Keanekaragaman Hayati di Laut Lepas

SUARAKARYA.ID: Untuk pertama kalinya, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati perjanjian terpadu untuk melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas - hampir separuh permukaan planet Bumi.

Demikian akhir dari pembicaraan dua minggu para pakar lingkungan PBB di New York, Sabtu (4/3/2023) seperti dilaporkan AP dari Washington di laman resminya, apnews.com, Minggu (5/3/2023).

Konvensi PBB tentang Hukum Laut mulai berlaku pada tahun 1994, sebelum keanekaragaman hayati laut menjadi konsep yang mapan.

Baca Juga: Salma Indonesian Idol 2023 Bawakan Monolog di Spektakuler Show 5, Rossa: Cara Kamu Mengolah Lagu Spektakuler

Kerangka kerja yang diperbarui untuk melindungi kehidupan laut di wilayah di luar perairan batas negara, yang dikenal sebagai laut lepas, telah didiskusikan selama lebih dari 20 tahun, tetapi upaya sebelumnya untuk mencapai kesepakatan berulang kali terhenti.

Perjanjian kesepakatan terpadu dicapai pada Sabtu (4/3/2023) malam waktu setempat. “Kami hanya benar-benar memiliki dua kesamaan global utama — atmosfer dan lautan,” kata ahli biologi kelautan Georgetown Rebecca Helm.

Meskipun lautan mungkin kurang menarik perhatian, “melindungi separuh permukaan bumi ini sangatlah penting bagi kesehatan planet Bumi”.

Baca Juga: Pesan Gibran Untuk Generasi Strawberry, Jangan Sedikit-Sedikit Sambat di Sosmed

Sekarang teks perjanjian yang telah lama ditunggu-tunggu telah diselesaikan.

Nichola Clark, seorang ahli kelautan di Pew Charitable Trusts yang mengamati pembicaraan di New York, berkata, “Ini adalah kesempatan sekali dalam satu generasi untuk melindungi lautan — kemenangan besar bagi keanekaragaman hayati.”

Perjanjian itu akan membentuk badan baru untuk mengelola konservasi kehidupan laut dan membentuk kawasan lindung laut di laut lepas.

Dan Clark mengatakan bahwa hal itu penting untuk mencapai janji Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB, baru-baru ini untuk melindungi 30% perairan planet ini, serta daratannya, untuk konservasi.

Baca Juga: Bangun Sarana Olahraga, MenteriPUPR Komitmen Dukung Pengembangan Olahraga

Perjanjian itu juga menetapkan aturan dasar untuk melakukan penilaian dampak lingkungan untuk kegiatan komersial di lautan.