Delik Perzinahan di KUHP Baru Dituding Tidak Jelas

SUARAKARYA.ID: Sejumlah pasal dalam KUHP yang baru disahkan DPR memunculkan aliran kritikan. Pasalnya, berbagai pasal itu dinilai mengandung kontroversial. Bisa tarik-ulur bagai karet.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, lebih menyoroti pasal krusial yang menyinggung kehidupan sosial masyarakat, yakni soal pidana persetubuhan di luar perkawinan.

"Pemidanaan terkait  persetubuhan di luar perkawinan harus dilihat dalam konteks seluruh rakyat Indonesia," tutur  Fickar, Kamis (8/12/2022).

Delik perzinahan atau "persetubuhan di luar perkawinan" tak jelas untuk keadaan Indonesia. "Karena begitu banyak perkawinan, perkawinan adat atau perkawinan yang karena faktor ekonomi tidak didaftarkan akan terjerat pidana," tuturnya.

Fickar berpendapat seharusnya ada penjelasan pengertian zina yang dapat dipidanakan sebagaimana diatur pada Pasal 284 KUHP yang masih berlaku untuk sekarang ini. "Maksudnya agar kontra produktif, menghambat perkembangan masyarakat," tuturnya.  Bahkan boleh jadi berdampak  lebih luas; negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi. 

Baca Juga: Jelang Disahkan, RKUHP Dinilai Masih Berisi Warna-warni Kontroversi

Contoh perkawinan adat ada di suku Batak. Hal itu terjadi manakala perkawinan diawali "mangalua". Kendati zina ini delik aduan, pasal ini bisa mendorong atau diperalat untuk melakukan tindakan penggerebekan-penggerebekan.

Aturan yang menyoal zina atau juga kumpul kebo tercantum dalam pasal 411-413. Berbunyi: setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana penjara paling lama enam bulan atau denda Rp10 juta.