Boyamin Saiman Sesalkan Tersangka Korupsi Hadir Bersama Ketua KPK Hadiri Acara Hakordia

SUARAKARYA.ID: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyesalkan ada seorang tersangka menghadiri acara Hari Anti korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur. Dia menilai hal itu mencoreng nama lembaga antirasuah.

“Mencoreng nama KPK, dan mencoreng hari antikorupsi. Masa acara hari antikorupsi yang dihadiri Ketua KPK, atas kerja sama atau kolaborasi KPK bersama Pemprov Jawa Timur termasuk ada Gubernur, kok dihadiri tersangka korupsi," kata Boyamin, Sabtu (3/12/2022).

Tersangka kasus dugaan korupsi dimaksud adalah Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Yang bersangkutan mengikuti acara Hari Anti korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, bersama dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Seorang Ketua KPK dilarang bertemu dengan seseorang yang menyandang status tersangka dengan alasan apa pun.

“Seharusnya tidak diundang tersangka, sebab undang-undang KPK sendiri menyebutkan pimpinan KPK dilarang bertemu dengan tersangka, dengan alasan apapun. Itu artinya, tidak boleh dengan alasan apapun walaupun acara resmi begitu. KPK seharusnya meminta kepada Gubernur untuk tidak mengundang Bupati Bangkalan, karena sudah berstatus tersangka," ujarnya.

Baca Juga: Hakordia 2021, Jokowi: Yang Terpenting Pulihkan Kerugian Uang Negara

Hadirnya tersangka dalam acara hari antikorupsi membuat makna dari hari antikorupsi itu menjadi hilang. “Kendati tidak pernah bertemu secara dekat (fisik), tapi tetap dalam satu acara menjadikan makna hari antikorupsi menjadi hambar minimal berkurang," tuturnya.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Abdul Latif Amin Imron belum ditahan karena kasusnya masih dalam proses pendalaman penyidik. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan penyidik untuk menahan. "Sabar," katanya singkat.

Firli memastikan KPK bekerja secara profesional. Dia berjanji tidak akan menutupi kasus yang menyeret Bupati Bangkalan. "Yang bersangkutan pasti dimintai pertanggungjawaban ke pengadilan," ujarnya.