• Selasa, 31 Januari 2023

Pemuka Adat Jayapura Sebut Pemekaran Papua Bisa Cegah Potensi Korupsi Dana Otsus Jilid Dua

- Jumat, 25 November 2022 | 19:08 WIB
Pemuka adat dari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Nulce Oktovianus Monim. (Foto: Istimewa)
Pemuka adat dari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Nulce Oktovianus Monim. (Foto: Istimewa)

SUARAKARYA.ID: Provinsi Papua saat ini sudah dimekarkan menjadi 4 provinsi. Tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran dari provinsi induk Papua tersebut adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Pemuka adat dari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Nulce Oktovianus Monim mengatakan dengan keberadaan tiga DOB tersebut dapat mereduksi potensi korupsi atau penyelewengan keuangan negara sebagaimana terjadi di provinsi induk selama ini.

“Saya pikir salah satu kebijakan yang pemerintah pusat sudah lakukan adalah tentang daerah otonomi baru. Mungkin Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, mereka bisa lebih cepat berkembang apapun kendalanya. Sekarang sudah terbagi seperti ini, penegak hukum bisa lebih fokus sehingga korupsi saya pikir tidak ada lagi,” kata Oktavianus yang juga adalah Ondoafi Putali ini.

Baca Juga: Tokoh Perempuan Papua: Pengelolaan Anggaran Pembangunan Sebelum Era Gubernur Lukas Enembe Jauh Lebih Baik

Menurut Oktavianus, pembentukan tiga DOB yang hampir bersamaan dengan berlakunya Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid Dua itu, akan lebih memudahkan Pemerintah Pusat mengawasi pejabat-pejabat daerah di seluruh tanah Papua dalam hal pengelolaan dana Otsus dimaksud, sehingga kasus-kasus penyelewengan dana Otsus yang terjadi selama ini tidak kembali terulang di era Otsus yang baru.

Hal yang juga penting menjadi perhatian di era Otsus Jilid Dua, kata Oktavianus, adalah pendampingan dari Pemerintah Pusat kepada para pengelola dana Otsus.

“Tetap harus ada pendampingan dari pemerintah pusat ke daerah, supaya setiap pejabat daerah baik birokrat maupun legislatif dalam melakukan kebijakan harus ada pengimbangnya, ada aturannya. Pendamping akan mengingatkan, ini menyalahi aturan, supaya tidak jatuh kembali kepada indikasi korupsi, ada rambunya, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan,” saran Oktavianus.

Baca Juga: Cegah Korupsi Dana Otsus Jilid Dua, Tokoh Muda Jayapura Minta Badan Khusus Pengelola yang Belum Terkontaminasi

Tidak hanya persoalan korupsi yang bisa diminimalisir, lanjut Oktavianus, tetapi juga berbagai potensi alam unggulan di masing-masing DOB tersebut akan lebih mudah diolah dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Advokat Adukan Majelis Hakim PTUN Serang ke MA dan KY

Jumat, 27 Januari 2023 | 17:51 WIB
X