• Selasa, 6 Desember 2022

PTUN Kabulkan Gugatan 3 Institusi, Perguruan Tinggi Kesehatan Bisa Kembali Gelar Uji Kompetensi Mandiri

- Kamis, 24 November 2022 | 19:58 WIB
Suasana persiapan persidangan pada PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan dari tiga institusi pendidikan kesehatan terkait Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 62/P/2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Ist)
Suasana persiapan persidangan pada PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan dari tiga institusi pendidikan kesehatan terkait Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 62/P/2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Ist)

SUARAKARYA.ID: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan dari tiga institusi pendidikan kesehatan terkait Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

Ketiga institusi yaitu, Universitas Fort de Kock, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia (HPTKES). Adapun gugatan itu dikabulkan pada Selasa (22/11/2022).

“Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya,” bunyi putusan yang tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta yang dikeuai oleh Sudarsono serta hakim anggota Indah Mayasari dan Akhdiat Sastrodinata, membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

Kemudian, mewajibkan tergugat dalam hal ini Kemendikbud Ristek untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

Baca Juga: Ditjen Hubdat Bersosialisasi Advokasi Hukum Guna Hadapi Gugatan di PTUN

Selain itu, dalam amar putusannya majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp452.000.

Ketua Umum HPTKes Indonesia dan APTISI Pusat Budi Djatmiko mengapresiasi putusan majelis hakim PTUN Jakarta tersebut. Harapannya, atas adanya putusan ini, perguruan tinggi kesehatan bisa kembali menjadi penyelenggara uji kompetensi lulusan mahasiswa kesehatan di Indonesia.

“Alhamdulillah, kami semua mendapatkan satu anugerah yang luar biasa karena hari ini, kita mendapatkan putusan PTUN Jakarta atas perkara uji kompetensi yang telah menyalahi Undang-undang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 No 12, sehingga APTISI bersama HPTKes memenangkan perkara ini dan uji kompetensi harus dikembalikan kepada perguruan tinggi,” kata Budi Djatmiko.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X