• Selasa, 6 Desember 2022

Cegah Korupsi Dana Otsus Jilid Dua, Tokoh Muda Jayapura Minta Badan Khusus Pengelola yang Belum Terkontaminasi

- Selasa, 22 November 2022 | 13:38 WIB
Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Judzoon Puraro, M.Si. (Foto: Istimewa
Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Judzoon Puraro, M.Si. (Foto: Istimewa

SUARAKARYA.ID: Prihatin menyaksikan lambatnya perubahan di Papua, Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Judzoon Puraro, M.Si meminta agar dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Jilid Dua, Pemerintah perlu libatkan stakeholder yang belum terkontaminasi budaya korupsi.

Permintaan itu diutarakan Jack Puraro mengingat selama Otsus Jilid Satu berlangsung, pengelolaan dana Otsus belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Jack menyebut sejumlah kondisi yang membuat dirinya prihatin, seperti masih banyaknya generasi muda yang belum mengenyam pendidikan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, serta masih banyak lagi yang lain. Menurut Jack, faktor penyebabnya antara lain perilaku korup yang dipraktikan oleh para pengelola anggaran pembangunan.

“Anggaran begitu banyak mengalir ke tanah Papua, akan tetapi masyarakatnya belum mengalami sebuah perubahan. Paradigma ini, pandangan ini, membuat banyak generasi muda berpendapat memang betul-betul di Papua ini sedang terjadi korupsi besar-besaran. Jadi bukan saja Pak Gubernur  tetapi ada pejabat-pejabat birokrasi-birokrasi, birokrat yang ada di pemerintahan ini, turut semua melakukan korupsi itu, ini bukti nyata masyarakat tidak dibangun,” kata Jack Puraro di Jayapura.

Baca Juga: Tokoh Adat Keerom Minta KPK Audit Menyeluruh Penggunaan Dana Otsus Papua

Jack mengapresiasi langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah berupaya keras membersihkan tanah Papua dari aksi-aksi rasuah.

“Saya harap ke depan, dengan kehadiran KPK di tanah Papua ini, benar-benar Papua ini bisa bebas dari kasus-kasus korupsi. Jadi harapan kami sebagai generasi muda ke depannya semoga KPK bisa lebih intens lagi terus datang ke Papua, sehingga para pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan korupsi dan lain-lain ini bisa ada efek jera,” harap Jack.

Belajar dari pengalaman pengelolaan dana Otsus Jilid Satu, Jack menyarankan agar dalam pengelolaan dana Otsus Jilid Dua, pemerintah perlu melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang belum terkontaminasi praktik korupsi, sehingga dana Otsus benar-benar bisa bermanfaat optimal untuk mengangkat masyarakat Papua, baik ekonominya, kesehatannya, serta pendidikan bagi generasi mudanya.

“Untuk yang jilid dua otonomi khusus ini, saya berharap pemerintah benar-benar bisa melibatkan stakeholder atau, khususnya untuk Papua ini kita punya sumber daya manusia yang belum terkontaminasi dengan pekerjaan-pekerjaan seperti korupsi itu,” pinta Jack.

Baca Juga: Tokoh Gereja Papua Sebut Tindakan Korupsi Berurusan dengan Hukum Negara, Tuhan, dan Neraka

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X