Kajari Mojokerto Hadiman SH MH Bakal Dapat Penghargaan Berkat Intensifitas Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi

- Senin, 21 November 2022 | 12:35 WIB
Kajari Mojokerto Hadiman SH MH
Kajari Mojokerto Hadiman SH MH

 

SUARAKARYA.ID: Sejumlah kasus dugaan korupsi di wilayah kerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto terus diintensifkan penanganan dan pengusutannya. Selain mencermati dokumen-dokumen yang ada juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diperkirakan mengetahui atau bahkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Berkat intensifnya penanganan berbagai kasus dugaan korupsi tersebut, sudah ada diantaranya yang sudah ditingkatkan tahapan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan. Pada tahapan seperti itu, indikasi dugaan korupsinya sudah ada begitu kuat. Hanya saja tersangka-tersangkanya belum terinditifikasi.

"Kami sudah mendapatkan dua alat bukti dari lima alat bukti sesuai ketentuan KUHAP diantara kasus-kasus dugaan korupsi tersebut," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mojokerto, Hadiman SH MH, Minggu (20/11/2022).

Selain yang sudah dalam tahap penyidikan itu, hingga kini ditangani pula kasus dugaan korupsi di tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain terkait penyerapan Rp 2,6 miliar dari pagu anggaran Rp 2,9 miliar di Disperindag, Rp 679 juta dari pagu Rp 870 juta di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Rp 590 juta dari pagu Rp 943 juta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Lindungi Ribuan Pekerja Mandiri di Desa Duyung Kecamatan Trawas

’’Tim penyelidik dan penyidik masih mengumpulkan data-data keterangan untuk mencari bukti-bukti. Jika ditemukan dua alat bukti dan kerugiannya, nanti dihitung oleh audit secara otomatis akan kami naikkan ke penyidikan,’’ ujar Hadiman.

Tak hanya tiga OPD. Kasus dugaan penyelewengan ini juga berpotensi mengembang. Jika dalam perjalanan penyelidikan ini ditemukan fakta baru dugaan penyelewengan atas penyerapan BTT di OPD lain, tak menutup kemungkinan penyidik juga akan mengungkapnya.

Sesuai data, selain tiga OPD tersebut, ada empat OPD lain yang turut melakukan penyerapan BTT 2020 dalam penanganan Covid-19. Meliputi, dinas kesehatan Rp 14,5 miliar dari pagu Rp 36,1 miliar, satpol PP Rp 5,5 miliar dari pagu Rp 7,7 miliar, RSUD Rp 7,4 miliar dari pagu Rp 13,7 miliar, dan dinas sosial Rp 11,4 miliar dari pagu Rp 16,1 miliar.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Advokat Adukan Majelis Hakim PTUN Serang ke MA dan KY

Jumat, 27 Januari 2023 | 17:51 WIB
X