Gencar Sosialisasikan RKUHP di Wilayah 3T, Kemenkominfo: Banyak Hal Baru yang Perlu Diketahui Publik

- Minggu, 20 November 2022 | 10:14 WIB
Webinar RKUHP diselenggarakan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo dalam rangka sosialisasi RKUHP  (istimewa )
Webinar RKUHP diselenggarakan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo dalam rangka sosialisasi RKUHP (istimewa )

SUARAKARYA.ID: Pemerintah gencar melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat. Meneruskan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen) IKP menggelar kegiatan “Sosialisasi RUU KUHP” bersama dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Direktur Informasi Komunikasi Polhukam Kementerian Kominfo Bambang Gunawan dalam sambutannya menjelaskan “Sosialisasi RUU KUHP” yang diikuti oleh ratusan peserta secara daring ini merupakan rangkaian dari acara Dialog Publik RUU KUHP. Sosialisasi RUU KUHP telah terjadi dalam bentuk dialog publik dan berlangsung di 11 kota di seluruh Indonesia.

"Acara ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RKUHP kepada elemen publik secara luas. Dalam waktu dekat RKUHP akan disahkan yang merupakan produk asli masyarakat Indonesia," ungkap Bambang, Jumat lalu (18/11/2022).

Baca Juga: Harapan Baru Hukum Pidana Indonesia, Pakar: DPR Segera Sahkan RUU KUHP

Dalam siaran pers yang diterima Suarakarya.id Minggu (20/11/2022) menyebutkan, kegiatan Sosialisasi RUU KUHP yang kali ini dilakukan secara daring turut menghadirkan peserta dari para Penyuluh Informasi Publik (PIP) wilayah Indonesia Bagian Tengah. Bambang menyebut, PIP merupakan mitra strategis Kemenkominfo dalam membantu menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah khususnya di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).

"Serta daerah lain yang masih membutuhkan penyebaran informasi secara tatap muka. Khususnya bagi daerah yang belum mendapatkan sinyal dan akses internet. Dengan adanya kegiatan ini semoga para rekan-rekan PIP bisa menyebarluaskan informasi baik terkait RKUHP dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh masyarakat," ujar Bambang.

Baca Juga: WamenkumHAM Sosialisasi RKUHP Penting Menerima Masukan Masyarakat

PIP memiliki peran penting dalam penyebaran informasi terkait RKUHP kepada masyarakat. Bambang menyebut beberapa pasal yang terdapat dalam RKUHP amat berkaitan langsung terhadap kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah-daerah. Seperti misalnya terkait aturan mengenai masalah peternakan dan pertanian di RKUHP.

"Perwujudan negara hukum berdasarkan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum. Salah satunya dengan melakukan revisi terhadap KUHP," jelas Bambang.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Advokat Adukan Majelis Hakim PTUN Serang ke MA dan KY

Jumat, 27 Januari 2023 | 17:51 WIB
X