Pelaporan Dugaan Kasus Narkoba, Pakar Hukum Nilai DPRD NTB Kriminalisasi Hak Rakyat

- Selasa, 1 November 2022 | 08:23 WIB
Direktur LOGIS NTB, Fihiruddin. (Suara Karya/istimewa)
Direktur LOGIS NTB, Fihiruddin. (Suara Karya/istimewa)

SUARAKARYA.ID: Polemik dan kisruh dugaan isu narkoba oknum anggota DPRD NTB yang berujung dilaporkannya Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) M Fihiruddin, menjadi perhatian publik lebih luas.

Pakar hukum nasional yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. H. Denny Indrayana S.H., LL.M., Ph.D menilai, kasus pelaporan Fihiruddin oleh DPRD NTB menunjukan kekeliruan dan sikap antikritik dari lembaga tersebut.

"Saya menilai soal laporan ini tindakan (DPRD NTB) yang keliru. Menunjukkan sikap anti kritik, dan otoriter," kata Denny, Senin (31/10).

Baca Juga: Penting, Kenali dan Hindari Berbagai Jenis Narkoba Berikut Ini

Denny menegaskan, dalam kasus Fihiruddin ini, seharusnya DPRD NTB lebih mengutamakan dialog, bukan langsung mengambil langkah hukum. Sebab yang disampaikan Fihiruddin adalah pertanyaan rakyat.

Baca Juga: Modus Ditelan, Sita 1,2 Kg Kokain Aparat Selamatkan 11.960 Jiwa dari Racun Narkoba

"Seharusnya bicara saja nggak perlu langkah hukum. Diminta informasinya dan digali dulu kebenarannya. Bukan langsung  langkah hukum yang bisa menyebabkan terganggunya partisipasi publik dalam mengontrol kerja-kerja anggota dewan," ujarnya.

Denny menegaskan, langkah DPRD NTB mempolisikan Fihiruddin adalah langkah keliru, dan dinilai menyalahgunakan lembaga dewan untuk melawan rakyat sendiri.

"Ini kan jelas kriminalisasi. Sangat disayangkan DPRD NTB menyalahgunakan kewenangannya untuk melawan rakyat sendiri," ujar dia.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pembakaran Hotel di Lotim, Pengusaha Rugi 10 Miliar

Senin, 6 Februari 2023 | 17:51 WIB

Polisi Tangkap Pelaku Curanmor di Sawah

Senin, 6 Februari 2023 | 17:45 WIB
X