• Kamis, 1 Desember 2022

Dugaan Pelanggaran Etik Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

- Rabu, 5 Oktober 2022 | 18:10 WIB
Surat jawaban klarifikasi dari KPK  (istimewa )
Surat jawaban klarifikasi dari KPK (istimewa )

SUARAKARYA.ID:  Pada tahun 2017, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menerbitkan surat tanggapan atas permohonan PT. Geo Dipa Energi yang meminta bantuan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada PT. HSBC Hongkong terkait ada atau tidaknya rekening PT Bumigas Energi di PT HSBC Hongkong.

Isi surat No B/6064/LIT.04/10-15/09/20117 menyatakan bahwa PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong, baik dalam status aktif maupun yang telah ditutup.

Penjelasan KPK tersebut berkaitan dengan kewajiban penyediaan dana first drawdown sebagaimana kontrak kerja sama antara PT. Geo Dipa Energi dengan PT Bumigas Energi dalam project build operate transfer (BOT) tanpa APBN/APBD, project ini mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng dan Patuha.

Baca Juga: Diduga Palsukan Surat, PT Bumigas Laporkan Deputi Pencegahan KPK

Berdasarkan surat Nomor 089/2005 pada tanggal 29 April 2005, PT Bumigas Energi sudah menyampaikan kepada PT Geo Dipa Energi mengenai first drawdown yang dimaksud. kemudian sudah diakui dalam surat Nomor 058/PRESDIR-GDE/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 oleh PT Geo Dipa Energi.

Peneliti Themis Social Justice Mission Ibnu Syamsu Hidayat yang juga kuasa hukum, dalam rilis yang diterima, Rabu (5/10/2022) mengatakan pernyataan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang kemudian dipakai alat bukti PT. Geo Dipa sebagai alat bukti dalam perkara perdata di BANI ke-2 (yang pada awalnya PT Geo Dipa Energi Kalah) hingga perkara pembatalan putusan BANI ke-2 di Mahkamah Agung RI.

Baca Juga: KPK Diklaim Tak Pernah Jadi Alat Politik, Kendati Sejak Awal Berdiri Hal Itu Dihembuskan

Bahwa PT Bumigas Energi telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi mengenai transaksi first drawdown itu kepada HSBC Hongkong.

Dalam jawabannya melalui surat No 180320-G030000001S tanggal 28 Maret 2018, menyatakan tegas bahwa periode penyimpanan dokumen rekening dan informasi perbankan paling lama 7 tahun. Sehingga surat Deputi Bidang Pencegahan KPK tersebut tidak memiliki alasan hukum bahwa PT Bumigas tidak memiliki rekening di Bank HSBC Hongkong pada tahun 2005.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X