• Rabu, 30 November 2022

Kuasa Hukum Lianawati Surati MARI, Ini Alasannya

- Kamis, 29 September 2022 | 17:07 WIB
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara




SUARAKARYA.ID:  Tertangkapnya Hakim Agung Sudrajad Dimyati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA, seolah membuka tabir bahwa jajaran aparat kehakiman dibawah MA perlu diperhatikan dalam membuat keputusan agar selalu adil.

Dikhawatirkan bahwa ketidakadilan dalam putusan menimpa Lianawati Nurmawan selaku Penggugat yang tengah berupaya mendapatkan haknya atas sebuah tanah dan rumah di bilangan Sunter, Jakarta Utara.

Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara bernomor 606/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, telah diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari R. Rudi Kindarto (Ketua), Erly Soelistyarini (Anggota) dan Togi Perdede (Anggota). Sayangnya, putusan hakim dinilai absurd, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Baca Juga: Divonis Bebas, Lima Terdakwa Kasus Penggelembungan Suara Sujud Syukur Di PN Jakarta Utara

Buntutnya, Lianawati melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Rullysimo & Partners melaporkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Ketiga hakim tersebut dinilai telah bertindak semena-mena, tidak adil (onrechtvaardig) dalam memutus perkara wanprestasi tersebut.

"Kami sudah melaporkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata wanprestasi ke Mahkamah Agung RI.

Diantarnya terkait dasar hukum yang sudah tidak berlaku/telah dicabut dan proses peradilan yang tidak taat azas
hukum acara perdata. Putusan yang semena-mena tersebut jelas merugikan klien kami," kata Rully Simorangkir, dalam keterangan persnya usai mendaftarkan memori banding di PN Jakarta Utara, Kamis (29/9/2022).


Baca Juga: Sindikat Diduga Mafia Tanah Mulai Didudukan di Kursi Pesakitan PN Jakarta Utara
Sebelumnya, hakim menilai sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, maka surat kuasa yang diberikan oleh Hanafi Nurmawan (Tergugat) di Singapura kepada Lianawati Nurmawan (Penggugat) untuk menjual sebidang tanah berikut rumah miliknya, dianggap tidak sah.

Akibatnya, proses jual beli yang terjadi, sebagai produk turunan dari surat kuasa tersebut juga dianggap tidak sah.

Padahal, surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa mutlak. Lagipula penandatanganan surat kuasa tertanggal 5 Mei 2011 tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bahkan dilakukan dihadapan pejabat Kedutaan Besar RI (KBRI) di Singapura.

Baca Juga: Gara-gara Siomay, Mulyana Duduk di Kursi Pesakitan PN Jakarta Utara

Ditambah lagi dengan adanya pengesahan dari KBRI Singapura melalui Surat Nomor 421/PROTKONS/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang diterbitkan oleh KBRI Singapura dan ditandatangani oleh Minister Counsellor Irwan Buchari.

"Permasalahan yang paling penting adalah Inmendagri 14/1982 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pertanahan, dalam lampiran tertera Inmendagri 14/1982 termasuk dalam daftar regulasi yang dicabut. Tapi sekalipun sudah tidak berlaku dipaksakan untuk memberi pertimbangan bahwa seolah-olah surat kuasa tersebut bersifat mutlak," ungkap Rully.

Dia mengaku aneh bila Majelis Hakim PN Jakut tetap menggunakan aturan tersebut.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Siaran Pers

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BRI Terlibat Ungkap Kejahatan Perbankan

Selasa, 29 November 2022 | 07:09 WIB

Gadis 15 Tahun Disekap Duda Biadab Selama 3 Bulan

Senin, 28 November 2022 | 13:25 WIB
X