• Rabu, 30 November 2022

Jamdatun Nilai Perlu Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara

- Rabu, 28 September 2022 | 22:39 WIB
Jamdatun Feri Wibisono
Jamdatun Feri Wibisono

 

SUARAKARYA.ID: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono menyatakan penting pengoptimalan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hal itu agar siap memasuki  masa depan menghadapi tantangan yang tidak mudah baik menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) maupun kompleksitas penanganan permasalahan.

“Untuk itu dibutuhkan pengoptimalan  pelaksanaan tugas dan fungsi dari JPN dalam menjawab ekspektasi pemangku kepentingan yang juga sangat luas jangkauannya,” kata Feri Wibisono dalam rakernis perdata dan tata usaha Negara (Datun), Rabu (28/9/2022)..

Menurutnya, pemangku kepentingan dari kementerian maupun dari pemerintah daerah, BUMN serta BUMD membutuhkan dukungan pendampingan serta pendapat hukum dalam penyusunan peraturan atau legal drafting agar terhindar dari resiko kebatalan peraturan dalam uji materiil serta penyusunan kebijakan (policy drafting) sehingga terhindar dari kebatalan atau penetapan tidak sah pada saat diajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN).

“Dengan meningkatnya kepercayaan atas kapasitas profesional JPN, meningkat pula secara siginifikan penyerahan kuasa dalam penanganan perkara sengketa TUN baik di pusat maupun di daerah, sehingga hal itu menimbulkan konsekuensi bagi kita untuk penguatan teknis JPN sebagai bentuk standarisasi professional layanannya,” tutur Feri.

Baca Juga: JPN Bakal Siap Tawarkan Solusi Permasalahan Hukum Kepada Masyarakat

Untuk itu, kata Jamdatun, Kantor Pengacara Negara memerlukan penguatan dan perluasan teknis JPN baik dalam lingkup penanganan perkara dan jumlah spesialisasi JPN. Bahwa sulit untuk mengasumsikan JPN bisa menguasai semua perkara Datun dan semua aspek Datun mulai hukum korporasi, hukum kontrak, teknis arbitrase dalam dan luar negeri, berkaitan dengan pemahaman yurisprudensi untuk menemukan celah-celah melakukan upaya hukum dan upaya luar biasa, sangat luas aspek datum disini mulai dari kontrak, pengadaan, legal drafting dan kontrak drafting

“Oleh karenanya, memerlukan spesialisasi penguasaan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, publik, pemangku kepentingan baik pemerintah, BUMN sehingga kita harus mulai membangun spesialisasi JPN ahlinya dibidang apa, yang bersifat khusus adalah berkaitan dengan kontrak baik domestik maupun internasional. Sebab, sebagian dari kita tidak cukup menguasai teknis kontrak internasional, memahami secara teknis penyusunan berkaitan dengan korporasi dan aksi korporasi, dimana hal tersebut sangat penting karena banyak BUMN yang meminta advice dan review untuk bagaimana aksi korporasi dilaksanakan,” tuturnya.

Baca Juga: GugatanPPKM Ditolak, Kemendagri Apresiasi Kinerja JPN Jamdatun Kejagung

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BRI Terlibat Ungkap Kejahatan Perbankan

Selasa, 29 November 2022 | 07:09 WIB

Gadis 15 Tahun Disekap Duda Biadab Selama 3 Bulan

Senin, 28 November 2022 | 13:25 WIB
X