• Minggu, 4 Desember 2022

Upaya Pemerintah Berantas Korupsi dan Mafia Peradilan Dinilai Kerap Dipatahkan di Mahkamah Agung

- Rabu, 28 September 2022 | 12:41 WIB
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung

 

SUARAKARYA.ID: Menkopolhukam Mahfud MD mengakui sulit berantas mafia hukum yang sudah dilakukan di internal pemerintah. Pasalnya, penegak hukum sendiri tidak sepenuhnya mendukung. Bahkan kerap gembos atau patah di pengadilan.

"Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan," demikian Mahfud MD di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Selasa (27/9/2022).

Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo kecewa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga yudikatif. “Presiden kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif, justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen,” kata Mahfud.

Menurutnya, pemerintah selama ini sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tetapi sering gembos di pengadilan. Terlebih, pemerintah selama ini juga telah menindak tegas kasus korupsi di lingkungan pemerintah. Dicontohkan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan kasus satelit di Kementerian Pertahanan.

Mahfud MD menilai, Kejaksaan Agung selama ini sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. Begitu juga dengan KPK.  "Tetapi kerapkali usaha-usaha yang bagus itu gembos di Mahkamah Agung," katanya.

Baca Juga: Rotasi Rutin Diharapkan Dapat Memutus Mata Rantai Mafia Peradilan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyoroti ada terpidana koruptor justru dipotong masa tahanannya hingga dibebaskan oleh pengadilan. Sayangnya, pemerintah yang eksekutif  tidak bisa intervensi MA karena tergolong kamar yudikatif.

"Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajad Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ini industri hukum yang sudah gila-gilaan," ujarnya.

Terkait hal ini, di kalangan pers kerap pula dimunculkan istilah manakala MA menyunat, mendiskon, meringankan bahkan meng-onzlagh-kan putusan kasus korupsi. Tidak hanya dalam upaya hukum kasasi, di tingkat upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang seringkali tanpa novum atau bukti baru pun terjadi sunat, diskon hukuman yang sesungguhnya sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X