• Rabu, 30 November 2022

Rotasi Rutin Diharapkan Dapat Memutus Mata Rantai Mafia Peradilan

- Minggu, 25 September 2022 | 11:35 WIB
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung

SUARAKARYA.ID: Jangan heran kalau ada pegawai pengadilan dan Mahkamah Agung (MA) hanya berputar-putar di pengadilan satu dan lainnya di Jakarta. Begitu juga di MA ada pegawai yang begitu lama bercokol di benteng terakhir lembaga peradilan itu.

Sejumlah pihak mencurigai pembiaran seseorang pegawai berada di satu unit kerja, apalagi satu bagian membuat dia lebih mudah menggalang permainan-permainan hukum. Jaringannya keluar dan  ke dalam semakin kuat dan mengakar.

Menghindarkan menggurita mafia peradilan tersebut, maka rotasi rutin dinilai salah satu solusi untuk memutus mata rantai pengamputasian penegakan hukum berkebenaran dan berkeadilan. Lagi pula rotasi dan mutasi termasuk juga sebagai penyegaran.

KPK pun agaknya mencium hal ini. Karenanya, lembaga antirasuah ini mendorong agar  MA melakukan rotasi  atau mutasi pada internal pegawainya secara berkala mencegah adanya permainan dalam pengurusan perkara oleh sejumlah pihak.

"Jika lama di satu unit, apalagi bagian, mereka akan begitu mengenal modus-modus atau mengenal pengacara. Itu harus diputus mata rantainya dengan mutasi dan rotasi pegawai secara rutin. Bisa saja setiap dua atau tiga tahun," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sabtu  (24/9/2022).

Baca Juga: Dua Penyebab Rotasi Kapolda Terkait Kinerja Atau Rekomendasi Wanjakti

Usulan mutasi  itu untuk menanggapi di-OTT-nya beberapa  aparatur sipil negara (ASN) MA terkait kasus dugaan suap kepengurusan perkara melibatkan hakim agung Sudrajad Dimyati.

“Rotasi sebaiknya dilaksanakan berkala dalam waktu dua atau tiga tahun. Hal itu supaya sejumlah pihak yang berupaya main-main dalam penanganan perkara  tidak sampai membentuk jaringan dengan pihak-pihak atau oknum advokat yang tangani berperkara. Ini perlu dipertimbangkan   MA untuk memutar pegawai-pegawai jangan hanya hakim saja, juga panitera dirotasi," saran Alex.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menyatakan dugaan tindak pidana korupsi 10 tersangka kasus suap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA dapat dikategorikan sebagai mafia peradilan. “Itu mencederai kepercayaan masyarakat dan menyakiti perasaan anggota koperasi  seluruhnya 27 juta orang se-Indonesia. Tindakan itu sangat merugikan anggota koperasi yang sedang memperjuangkan keadilan di meja hijau,” ujar Zabadi, Sabtu (24/9/2022) seperti dikutip Antara.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BRI Terlibat Ungkap Kejahatan Perbankan

Selasa, 29 November 2022 | 07:09 WIB

Gadis 15 Tahun Disekap Duda Biadab Selama 3 Bulan

Senin, 28 November 2022 | 13:25 WIB
X