• Kamis, 8 Desember 2022

Penyidik Kejaksaan Agung Tahan Lima Tersangka Dugaan Korupsi di PT Adhi Persada Realti

- Kamis, 22 September 2022 | 20:21 WIB
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Ketut Sumedana
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Ketut Sumedana

Tersangka SU selaku Direktur Operasional dan Direktur Utama PT Adhi Persada Realti, menyalahgunakan wewenang dengan cara membeli tanah dengan tidak melakukan analisa aspek legalitas dan aspek fisik. Kajian yang dilakukan hanya dari aspek ekonomi/ bisnis meliputi Pre-Financial Study, Feasibility Study, penaksiran harga oleh KJPP tanpa adanya kajian aspek legalitas tanah baik oleh internal PT APR atau pihak ketiga.

Berikutnya tersangka VSH selaku Notaris, secara melawan hukum ikut menjadi pihak dalam transaksi pembelian tanah antara PT Cahaya Inti Cemerlang dengan PT Adhi Persada Realti dengan menggunakan rekening bank pribadi menerima pembayaran dari PT Adhi Persada Realti untuk kemudian diteruskan kepada NF dan ARS.

Tersangka ARS selaku Direktur Utama PT Cahaya Inti Cemerlang, secara melawan hukum menjual tanah yang tidak dikuasai fisik kepada PT Adhi Persada Realti dan menerima pembayaran.

Baca Juga: Bersembunyi di Apartemen Mewah, Tersangka Dugaan Korupsi Rp 16,5 Miliar Dibekuk Tabur Kejari Jakut

Sedangkan tersangka NFH selaku Direktur PT Cahaya Inti Cemerlang, bersama-sama dengan ARS dengan modus membuat surat kuasa melakukan penjualan tanah yang belum berstatus clean and clear dan tidak memiliki akses jalan kepada PT Adhi Persada Realti.

Atas perbuatannya tersebut para tersangka dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (primer).

Sedangkan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penanganan kasus ini  telah dilakukan pemeriksaan terhadap 73  orang saksi, dan ahli pertanahan serta ahli keuangan negara. Selain itu, telah dilakukan pula  penggeledahan terhadap rumah Direksi PT APR, rumah Direksi PT CIC & rumah notaris serta kantor notaris, dan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian tanah dari PT APR kepada PT CIC dan rekening-rekening koran pihak terkait yang sedang proses permohonan penetapan izin penyitaan di Pengadilan Negeri yang berwenang.

Terkait kasus ini ditaksir negara dirugikan sebesar Rp86.327.067.166,- dengan rincian pembelian tanah sebesar Rp60.262.194.850,- dan operasional sebesar Rp26.064.872.316. ***

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bom Bunuh Diri Kembali Terjadi di Bandung

Rabu, 7 Desember 2022 | 10:34 WIB

Kantongi Sabu, Petani Sumbawa Diringkus

Selasa, 6 Desember 2022 | 20:56 WIB
X