• Kamis, 8 Desember 2022

Pemohon Praperadilan Merasa Dikriminalisasi, Hakim Diminta Kabulkan Seluruh Permohonan

- Kamis, 15 September 2022 | 19:34 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Pengadilan Negeri Jakarta Utara

 

 

SUARAKARYA.ID: Merasa dirinya sebagai korban kriminalisasi sampai  status hukumnya sebagai  tersangka, seorang wanita berinisial Yan tidak mau perkaranya diselesaikan lewat restorative justice. Wanita yang mengaku dipacari hingga sempat hamil  itu memilih melaporkan terlapor Rud ke Polda Metro Jaya dan melakukan perlawanan secara hukum.

Melalui penasihat hukumnya, Dr Andriano SH MH dan Hadi Apri Handoko SH MH, Yan  justru meminta dilakukan penundaan restorative justice di Polda Metro Jaya. Yan juga balik melaporkan Rud ke Polda Metro Jaya sesuai LP Nomor: LP/B/2076/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 22 April 2022.

Dalam pengaduannya, terlapor Rud diduga telah melakukan beberapa tindak pidana. Antara lain yang melanggar pasal 347 ayat (1) KUHP, pasal 351 ayat (1), (2) dan (4) KUHP serta pasal 372 KUHP. Pasal terakhir ini terkait dengan tindak pidana penggelapan uang sekitar Rp 5 miliar milik Yan. Uang tersebut diduga dipergunakan membeli satu unit mobil Mini Cooper B 2896 UOM dan mobil Mercedes Benz.

Terlapor Rud sendiri melaporkan Yan ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Obyek perkaranya satu unit mobil Mini Cooper B 2896 UOM.

Baca Juga: Pemasukan Tersangka Pemohon Prapid Ke DPO Dituding Bertentangan Perkap

“Padahal, mobil Mini Cooper B 2896 UOM  dibeli dengan menggunakan uang klien kami,” ungkap Dr Andriano SH MH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (15/9/2022).

Atas alasan itu, atau adanya dugaan pemutarbalikan fakta dan rekayasa kasus mendorong kliennya menempuh upaya hukum melaporkan balik pelapor (Rud) bahkan kemudian mempraperadilankan Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Delik Perzinahan di KUHP Baru Dituding Tidak Jelas

Kamis, 8 Desember 2022 | 19:37 WIB
X