• Rabu, 7 Desember 2022

ST Burhanuddin Ultimatum: Terlibat Mafia Tanah Jabatan Oknum Kejaksaan Langsung Dicopot

- Sabtu, 27 Agustus 2022 | 21:06 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin

SUARAKARYA.ID: Permainan mafia tanah kian menyebar, meluas dan mengganas sampai melibatkan oknum-oknum aparat. Karena itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengultimatum dan mengingatkan  apabila ada oknum Kejaksaan yang terlibat permainan mafia tanah, dirinya tidak segan untuk mencopot jabatan orang tersebut pada kesempatan pertama kemudian memproses hukumnya apabila terdapat tindak pidananya.

“Hati-hati menangani persoalan tanah, tetap jaga integritas dan marwah sebagai bagian dari Korps Adhyaksa,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kunjungan kerjanya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Jumat (26/8/22).

Dia menyebut ultimatum kepada jajarannya untuk menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo, dalam kunjunganya ke Jawa Timur yang secara tegas menyampaikan, “bahwa terkait penanganan terhadap mafia tanah harus ditindak secara tegas dan keras.“

Jaksa Agung  mengingatkan persoalan tanah bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata. “Kita harus memiliki sensitivitas terhadap masyarakat  bahwa tanah memiliki arti yang sangat penting bagi manusia, karena tanah memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi manusia bahkan di beberapa tempat, tanah memiliki satu nilai yang sakral dan religius, ujarnya.

Baca Juga: Kasus Mafia Tanah, 30 Tersangka Dari Oknum Pejabat BPN Hingga Kepala Kelurahan

Burhanuddin menyebutkan berdasarkan data yang diterima tanggal 4 Juni 2022 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi masih ada 35 persen atau sekitar 875.000 bidang tanah warga yang belum bersertifikat. Itu berarti terdapat potensi permasalahan agraria di Provinsi Jambi yang perlu mendapatkan perhatian.

Jaksa Agung mengaku mendapat sembilan laporan pengaduan terkait dugaan mafia tanah di wilayah hukum Provinsi Jambi. “Berdasarkan hal tersebut, saya perintahkan kepada Kajati beserta Asintel dan Kajari beserta Kasi Intelijen agar memaksimalkan pantauan melalui operasi intelijen guna memastikan apakah laporan pengaduan tersebut muncul karena keberadaan mafia tanah atau tidak,” katanya.

Dia menginstruksikan untuk mengenali cara operasi mafia tanah. Hal itu  sekaligus melatih kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di wilayah hukum masing-masing seperti melalui pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, melakukan jual beli tanah yang dilakukan seolah-olah secara formal, dan hilangnya warkah tanah.

“Tolong diperhatikan bahwa penanganan mafia tanah ada dalam atensi saya,” ujarnya mengingatkan.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kantongi Sabu, Petani Sumbawa Diringkus

Selasa, 6 Desember 2022 | 20:56 WIB
X