• Senin, 26 September 2022

Setara Intitute, Penetapan Jerat Pidana pada Sejumlah Anggota dalam Kasus Kematian Brigadir J Harus Hati Hati

- Selasa, 16 Agustus 2022 | 13:23 WIB
Hendardi  (Istimewa )
Hendardi (Istimewa )

SUARAKARYA.ID : Setara Intitute menyikapi  kelanjutan proses penegakkan hukum dan etik dalam kasus Pembunuhan di Duren Tiga yang melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo.

Dalam siaran pers yang diterima Suarakarya.id, Ketua Setara Institute Hendardi, Selasa (16/8/2022) mengatakan:

Baca Juga: Profil dan Rekam Jejak Irjen Ferdy Sambo, Akpol 1994 dan Ungkap Berbagai Kasus Menonjol

1. Secara umum penetapan status Tersangka (Tsk) untuk FS serta beberapa personil lain dan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh Tim Khusus bentukan Kapolri bisa dikatakan telah mengesankan penegakan hukum yang lebih tegas dan tidak pandang bulu di dalam Polri. Namun penerapan status TSK maupun dugaan pelanggaran kode etik terhadap puluhan personil baik dari Polres Jaksel, Polda Metro Jaya (PMJ) maupun Mabes Polri mesti benar-benar fair, akuntabel dan terbuka dalam prosesnya. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi demoralisasi terhadap anggota Polri.

2. Untuk anggota yang diduga melanggar etik tentu dapat dijerat pidana apabila dapat dibuktikan yang bersangkutan memang terkait langsung dengan peristiwa pidananya atau turut serta membantu tindak pidana. Namun penetapan jerat pidana tersebut mesti dilakukan secara berhati-hati, dan bertanggung jawab serta harus cukup terbuka tentang tindak pidana apa yang dilakukan ybs. Banyak dari anggota yang sebenarnya hanyalah korban skenario di awal kasus ini muncul.

Baca Juga: Kasus Brigadir J, Bareskrim Hentikan Penyidikan Kasus Pelecehan Terhadap Istri Irjen Ferdy Sambo

3. Melihat cukup banyak personil Polri yg diperiksa berkaitan dengan pelanggaran etik dan pidana, sangat penting dipertimbangkan tentang kondisi mental dan moral anggota serta kewibawaan institusi. Dugaan sangkaan atau menyatakan ketidak profesionalan anggota mesti dengan pertimbangan matang menyangkut apakah seluruh personil dalam 3 jenjang proses penyelidikan dan penyidikan di mulai di Polres Jakarta Selatan, lalu PMJ maupun terakhir di Bareskrim Mabes Polri memiliki dasar fakta-fakta awal yang sama dan transparan utk dianalisis. Juga kecenderungan penerapan dugaan dan sanksi etik ini secara tidak transparan dapat menuai prasangka pemanfaatan untuk interest tertentu maupun upaya menyudutkan pihak-pihak tertentu secara unfair.

4. Seyogyanya setiap proses pemeriksaan baik hukum maupun etik dapat diinfokan secara bertahap dan terbuka untuk menghindari prasangka-prasangka dan menunjukkan proses yang akuntabel. Termasuk di dalamnya melibatkan Kompolnas dalam pengawasan proses sesuai kewenangannya sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat g dan f Perpres 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.***



Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Artikel Terkait

Terkini

Ledakan di Sukoharjo  Seorang Polisi Berlumuran Darah

Senin, 26 September 2022 | 13:19 WIB

Kasus OTT di MA Hakim Agung Sudrajat Dimyati Tersangka

Jumat, 23 September 2022 | 07:27 WIB
X