• Rabu, 5 Oktober 2022

Pemerintah Siap Diskusikan RKUHP sekaligus Sosialisasikan kepada Masyarakat

- Minggu, 7 Agustus 2022 | 09:08 WIB

SUARAKARYA.ID: Pemerintah akan mengadakan diskusi tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) direncanakan dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian diharapkan sosialisasi RKUHP terhadap masyarakat mencapai sasaran.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengemukakan hal itu kepada wartawan, Sabtu (6/8/2022). Yasonna menegaskan, draf RKUHP sendiri akan disosialisasikan kepada masyarakat. "Tentu disosialisasikan," ujarnya.

Khususnya disosialisasikan 14 poin RKUHP yang masih belum jelas. Terutama yang ada kaitannya dengan revisi UU Cipta Kerja. "Jadi yang disosialisasikan 14 poin. Sebetulnya sudah dilakukan, tetapi Pak Presiden mengatakan sosialisasi lagi 14 poin itu kepada masyarakat'," ungkapnya. Dia berharap, ada prioritas rencana undang-undang, revisi Undang-Undang Cipta Kerja.  “Itu kita prioritaskan selesai baru RKUHP," katanya menambahkan.

Guru besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Sulistyowati Irianto mengkhawatirkan RKUHP memicu legalisasi politik identitas. Salah satunya living law. "Hukum adat yang mana?" tanya Prof Sulistyowati Irianto dalam diskusi RKUHP Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera  Siapa yang Otoritatif Merumuskan RKUHP?: Suatu Dialog Lintas Disiplin Ilmu, di YouTube, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga: RKUHP Diminta Disosialisasikan Sampai Terang Benderang

Sulistyowati Irianto menyoroti kompilasi yang akan dibuat setelah RKUHP disahkan. “Dasar pijakan hukum adat yang bagaimana yang akan diakui negara. Bagaimana kompilasinya? Sistem kekerabatan, patrilineal, matrilineal, bolateral," tanyanya yang kemudian dijawab sendiri, “semua itu tidak mudah”. Sebab, hukum adat sangat beragam. Sumbernya  bisa dari moralitas, agama, dan etika. Bersumber agama, meski sama-sama Islam, tetapi tafsir hukumnya berbeda.

"Van Vollenhoven menyebut ada 19 adat rechskringen, hukum ada jauh lebih kompleks," kata Sulistyowati Irianto kemudian mengilustrasikan hukum adat yang mendapat pengaruh agama, contohnya hukum waris. Ada pula hukum adat yang dipolitisasi seperti perundungan.

"Hukum agama, sama akidahnya tetapi penafsirannya beda-beda di muslim. Pesantren juga beda-beda. Siapa yang boleh menjadi ahli waris dan bagiannya,"  tuturnya.

Sulistyowati Irianto juga menyoroti kohabitiasi (kumpul kebo) dan zina. "Hukum berasal dari tradisi moralitas, tapi jangan dicampuradukkan antara etika moral dan hukum,” katanya mengingatkan.

Dia menilai politik identitas menguat. "Legalisasi hukum adat bisa melegalisasi politik identitas. Masyarakat susah membedakan zina dan perkosaan. Segala aib harus dipulihkan dengan upacara pernikahan. Apa kita mau seperti itu?" tanyanya. Atas alas an itu, dia meminta pengesahan RKUHP ditinjau. "Reformasi hukum adalah keniscayaan, tetapi perlu perumusan terbuka interdisiplin," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah & DPR Sama Inginkan Tuntas Revisi RKUHP

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X