• Sabtu, 20 Agustus 2022

KPK Dengan Segala Daya dan Upaya Berusaha Lakukan Penyelamatan Keuangan Negara

- Rabu, 3 Agustus 2022 | 14:11 WIB

 

SUARAKARYA.ID: Penyelamatan kerugian keuangan negara dalam  pemberantasan korupsi sama pentingnya dengan penjatuhan hukuman (badan) terhadap koruptornya itu sendiri. Oleh karena itu, KPK berusaha keras melakukan penyelamatan uang yang seharusnya untuk membiayai pembangunan itu dari tangan terdakwa korupsinya. Salah satu caranya menjeratkan pasal Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tidak itu saja, tentunya dilakukan penyitaan-penyitaan aset terdakwa korupsi itu oleh penyidik secara cermat dan efektif. Sehingga setiap aset yang diduga dibeli dengan uang hasil korupsi dapat disita untuk dijadikan sebagai pengembalian kerugian negara.

"Ya KPK bakal menyita setiap aset yang diduga hasil korupsi dan TPPU," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (2/8/2022). Dia  mencontohkan kasus bekas Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS). Asetnya berupa tanah, bangunan, emas, uang tunai, hingga kendaraan bermotor yang totalnya mencapai Rp104,8 miliar disita. "Seluruh aset yang bernilai ekonomis tersebut ditaksir nilai seluruhnya mencapai Rp104,8 miliar, " kata Ali Fikri.

Baca Juga: Jaksa Agung Burhanuddin Apresiasi Keberhasilan Penyelamatan Kerugian Negara

KPK berkeyakinan aset-aset yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Keduanya diduga menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi menjadi sejumlah aset. KPK bakal buktikan dugaan penyamaran hasil korupsi Puput dan Hasan. "KPK akan buktikan bahwa harta dimaksud diduga ada kaitan dengan perkara sehingga menuntutnya untuk dirampas untuk negara," ujar Ali seraya menambahkan bahwa temuan aset-aset tersebut melibatkan unit Tim Pelacakan Aset pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) pada Kedeputian Penindakan KPK. Kendati demikian, KPK masih terus menelusuri aset yang diduga hasil pencucian uang Puput dan Hasan. "KPK berkomitmen untuk memaksimalkan aset recovery dari setiap penanganan perkara korupsi baik melalui pidana denda, uang pengganti maupun perampasan aset para koruptor," tuturnya menambahkan.

Penyidik KPK kembali menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai penerima gratifikasi dan TPPU sesuai hasil pengembangan dari perkara sebelumnya. Penyidik KPK sebelumnya telah lebih dulu menetapkan Puput dan Hasan yang merupakan mantan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

Baca Juga: KPK Terus Mengintensifkan Pemulihan Kerugian Negara

KPK terus menggenjot pengembalian kerugian keuangan negara.  Terkait kasus eks pejabat Kementerian ESDM Sri Utami dan psikolog Andririni Yaktiningsasi, KPK  dapat menyetorkan uang Rp 3,8 miliar ke kas negara. “Jaksa kksekutor melalui Biro Keuangan telah menyetorkan Rp 3,8 miliar ke kas negara. Itu dari uang denda dan uang pengganti terpidana Sri Utami serta rampasan uang barang bukti terpidana Andririni Yaktiningsasi," tutur Ali.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Artikel Terkait

Terkini

X