• Sabtu, 8 Oktober 2022

Baru Saja Dicopot Dari Posisi Mendag, M Lutfi Langsung Diperiksa Penyidik Kejagung

- Rabu, 22 Juni 2022 | 17:43 WIB

 

SUARAKARYA.ID: Baru beberapa hari saja berstatus mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi sudah dipanggil kemudian diperiksa  tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya kurun waktu Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, Rabu (22/6/2022).

Statusnya tentu saja masih sebagai saksi. Namun hal itu bisa berubah tergantung hasil pemeriksaan baik dirinya sendiri maupun saksi-saksi lain, termasuk beberapa orang yang sudah menjadi tersangka.

Mantan Mendag itu menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Sesaat setibanya di Gedung Bundara tau sebelum jalani pemeriksaan, dia tidak banyak menyampaikan keterangan kepada wartawan. Dia hanya menyampaikan akan memberikan pernyataan setelah menjalani pemeriksan.

Terkait kasus dugaan korupsi ekspor minyak goring dan turunannya ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka masing-masing Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemdag), Indrasari Wisnu Wardhana (IWW); Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT); Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), Stanley M (SM); General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Togar Sitanggang (TS), dan penasihat kebijakan/analisa pada Independent Researach & Advisory Indonesia yang diperbantukan di Kemendag, Lin Che Wei (LCW) alias WH.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyampaikan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi minyak goreng ini dengan menyebutkan bahwa tim jaksa peneliti tengah meneliti berkas tersebut. Tentunya setelah tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyerahkan 5 berkas perkara atas nama 5 orang tersangka tersebut. “Tim jaksa peneliti memiliki waktu 7 hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap (P21) atau memenuhi syarat untuk disidangkan atau belum secara formil maupun materiil (P.18) dan 7 hari untuk memberikan petunjuk (P.19) apabila berkas perkara belum lengkap.

“Tim jaksa penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengecekan DMO minyak goreng 20 persen di seluruh wilayah Indonesia. Fakta riil di lapangan bahwa DMO (Domestic Market Obligation) minyak goreng 20 persen sebagai syarat penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) tidak ada,” ungkap Ketut Sumedana.

Untuk itu, tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  dan ahli ekonomi dari akademisi, serta permintaan keterangan ahli untuk penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana diketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung mempersalahkan para tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (primer). Sedangkan subsidiairnya dipersalahkan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X