• Minggu, 2 Oktober 2022

MAKI Bakal Berkoordinasi Dengan LPSK Agar Saksi Korban Pungli Dapat Perlindungan

- Senin, 20 Juni 2022 | 00:53 WIB

 

SUARAKARYA.ID: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berjanji bakal berupaya keras meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar memberi pelindungan terhadap para saksi korban terkait dugaan pungutan liar dan pemerasan yang dilakukan oknum pejabat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), terutama pejabat-pejabat Rutan Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia.

Boyamin Saiman yang dikenal doyan melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi memuji sekaligus mengapreasiasi pula kinerja penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI yang cepat menangani laporannya sehingga kasusnya cepat berproses dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Upaya memberikan perlindungan kepada saksi oleh LPSK selain guna membuka kasusnya selebar-lebarnya sampai terang benderang, juga sebagai ikhtiar mendorong keberanian korban untuk buka-bukaan kasusnya. Dengan demikian, menjadi ada efek jera bagi oknum itu dan juga pejabat lain yang mau mencoba-coba atau meneruskan perbuatan serupa. Korban diharapkan pula jangan sampai takut membongkar tuntas kasusnya karena takut ikut masuk penjara hanya karena memberi suap akibat terpaksa,” tutur Boyamin Saiman sebagaimana pres releasenya yang dikirimkan ke Suara Karya.id, Minggu (19/6/2022).

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah meningkatkan ke tahap penyidikan laporan MAKI ke Kejati DKI pada tanggal 17 Juni 2022 atas kasus dugaan pungli oknum pejabat di Kemenkumham khususnya terhadap pejabat Lapas dan Rutan. MAKI berharap akan cepat pula tahap berikutnya berupa prapenuntutan dan kemudian penuntutan kasus tersebut sehingga bisa diungkap fakta-fakta sebenarnya di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta.  “MAKI akan tetap mengawal kasus ini termasuk mencadangkan upaya gugatan praperadilan apabila mangkrak dan berlarut-larut. Perkara ini mestinya bisa cepat prosesnya karena bukti-bukti yang diserahkan cukup valid dan kuat bahkan lebih dari cukup yaitu dugaan adanya bukti transfer uang melalui rekening bank oknum pejabat tersebut,” tutur Boyamin.

Menurut Koordinator MAKI, pengungkapan kasus dugaan pungli ini dengan tujuan utama adalah meningkatkan keberanian korban untuk buka-bukaan kasus yang menimpanya. Selama ini banyak korban pungli takut membuka kasusnya dikarenakan ancaman bahwa korban akan terkena hukuman penjara pula sebagai pemberi suap. Pelaku pungli biasanya merasa aman karena yakin korban tidak akan berani bongkar perkara karena akan mudah dipatahkan dengan pola korban juga terlibat dengan format pemberi suap.  “Pelaku pungli sudah terlalu sering menutup mulut korban dengan gertakan sebagai pemberi suap yang mana penerima dan pemberi suap akan sama-sama kena proses hukum dan keduanya akan sama-sama masuk penjara. Korban biasanya akan mencabut keterangannya apabila mendapat gertakan akan dikenakan status pemberi suap,” kata Boyamin yang sebelumnya bertindak pula sebagai pelapor dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng.

MAKI akan segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) untuk memberikan rasa aman kepada korban dan saksi sehingga akan tetap memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa harus takut akan dibalik posisinya menjadi pelaku pemberi suap. LPSK biasanya akan memberikan perlindungan pengamanan maksimal terhadap saksi korban dugaan pungli yang diduga pelakunya memiliki posisi/kekuasaan yang lebih tinggi.

Boyamin mengaku bahwa MAKI berkepentingan mengawal kasus ini sampai tuntas agar kasus-kasus pungli yang lebih besar terungkap lagi dan tidak pula semakin meluas dan merajalela di berbagai instansi pemerintah. MAKI telah mengawal beberapa penanganan kasus dugaan pungli di Kejati Banten (dugaan pungli atas jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta) dan laporan dugaan pungli di Kejati Jawa Tengah (dugaan pungli atas biaya review audit keuangan ex-PNPM Mandiri). “Pungli-pungli ini sudah semakin meresahkan, maka harus dihentikan. Kalaupun tidak bisa semua, paling tidak yang sudah meresahkan saja dapat diberantas sudah lumayan,” tutur Boyamin Saiman.***

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Terkini

Kapolri : 3 Kapolda Tidak Terlibat Kasus Ferdy Sambo

Jumat, 30 September 2022 | 18:18 WIB
X