• Senin, 5 Desember 2022

Penyidik KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Dana PEN Mengarah Ke Tersangka Baru

- Rabu, 15 Juni 2022 | 22:37 WIB

 

SUARAKARYA.ID:  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. Besar kemungkinan bakal ditetapkan lagi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

“Penetapan tersangka baru tentu saja berdasarkan pada kecukupan minimal dua alat bukti akan adanya keterlibatan pihak-pihak lain, baik selaku pemberi maupun penerima dalam dugaan suap tersebut," kata Plt  Jubir KPK, Ali Fikri, Rabu (15/6/2022).

Kendati tidak menutup kemungkinan bakal diumumkan adanya tersangka baru tersebut, Ali Fikri
belum bersedia membuka identitas tersangka baru tersebut, termasuk apakah dia penerima suap atau sebaliknya pemberi suap. "Kami akan sampaikan saat upaya paksa penangkapan dan penahanan. KPK berharap dukungan masyakarat untuk turut serta mengawasi proses penangangan kasus suap dan gratifikasi ini," kata Ali.

Sementara itu, tim penyidik lembaga antirasuah, Rabu (15/6/2022), memanggil dan memeriksa Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba terkait kasus dugaan suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021. "Pemeriksaan dilakukan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, Bupati Kabupaten Muna," ungkap Plt Jubir KPK Ali Fikri, Rabu (15/6/2022).

Tak hanya Rusman Emba, tim penyidik juga memeriksa Budi Susanto selaku pihak swasta, dan Widya Lutfi Anggraeni Hertesti selaku teller smartdeal money changer. Keduanya juga diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Sementara saksi lainnya, yakni Direktur PT Muria Wajo Mandiri bernama Mujeri Dachri Muchlis, Kepala Bappeda Litbang Kolaka Timur periode 2016-2021 Mustakim Darwis, staf Bangwil Bappeda Litbang Kabupaten Kolaka Timur Harisman, dan honorer di Bagian Umum Pemkab Kolaka Timur Hermansyah diperiksa di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra, Jalan Haluoleo Nomor 1, Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur diperiksa di Lapas Perempuan Kendari. "Pemeriksaan dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIIA Kendari, Jalan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atas nama saksi Andi Merya Nur, Bupati Kolaka Timur 2021-2026," tutur Ali.

Terkait kasus ini, KPK sudah menjerat bekas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto (MAN). Bahkan selain Ardian, KPK juga menjerat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar. Laode dan Ardian ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara pihak pemberi, KPK menjerat Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur.

Ardian selaku pejabat Kemendagri memiliki kewenangan menyusun surat pertimbangan Mendagri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kemudian pada Maret 2021, Andi Merya menghubungi Laode agar bisa dibantu mendapatkan pinjaman dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya, sekitar Mei 2021, Laode mempertemukan Andi cdengan Ardian di kantor Kemendagri, Jakarta.  Dalam pertemuan itu Andi Merya mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp350 miliar dan meminta agar Ardian mengawal dan mendukung proses pengajuannya. Namun Ardian meminta fee 3 persen secara bertahap dari nilai pengajuan pinjaman. Andi Merya menyanggupinya dan mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp2 miliar ke rekening bank milik Laode.***

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Terkini

X