• Kamis, 11 Agustus 2022

KPK Kembalikan Uang Hasil Korupsi Para Koruptor, Yang Masih Hutang Ditagih

- Jumat, 10 Juni 2022 | 19:44 WIB
Aktivis Greenpeace menembakkan laser berisi seruan Save KPK di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Senin (28/06/2021) malam. Aksi tersebut sebagai bentuk melawan upaya terhadap pelemahan KPK sejak disahkannya UU Revisi KPK serta Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berhasil melucuti para pegawai KPK yang berintegritas tinggi. MI/Susanto (SUSANTO)
Aktivis Greenpeace menembakkan laser berisi seruan Save KPK di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Senin (28/06/2021) malam. Aksi tersebut sebagai bentuk melawan upaya terhadap pelemahan KPK sejak disahkannya UU Revisi KPK serta Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berhasil melucuti para pegawai KPK yang berintegritas tinggi. MI/Susanto (SUSANTO)

 

SUARAKARYA.ID: KPK dapat menghimpun atau mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi  ke negara sebesar Rp179,390 miliar dari Januari - Maret 2022. Di luar itu, masih ada yang ditagih antara lain dari bekas Kepala Bagian Pengendalian Divisi II PT Waskita Karya, Fakih Usman, berupa sisa uang pengganti yang harus dilunasi terpidana kasus korupsi terkait pembuatan proyek fiktif tersebut.

Plt Jubir KPK Ali Fikri, pengembalian Rp 179,3 miliar lebih ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka Rp71,134 miliar. "Sepanjang periode Januari-Maret 2022, KPK dapat mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi mencapai Rp179,390 miliar. Angka tersebut naik 157 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, yang hanya mencapai Rp71,134 miliar," tutur Ali Fikri, Jumat (10/6/2022).

Ali Fikri menyebutkan, peningkatan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ke negara tersebut sejalan dengan salah satu strategi penindakan yang dilakukan KPK. Sebagaimana diketahui strategi penindakan KPK saat ini bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi tapi juga mengoptimalkan pengembalian atau pemulihan keuangan negara. Dengan cara kerja seperti itu, asset recovery KPK menyokong penerimaan kas negara untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Lembaga antirasuah, kata Ali Fikri, menerapkan tiga strategi pendekatan dalam beberapa waktu belakangan ini. Trisula strategi pemberantasan korupsi tersebut yakni melalui pendekatan upaya edukasi dan peran serta masyarakat, perbaikan sistem tata kelola, serta penegakan hukum tidak pidana korupsi. "Tiga pendekatan pemberantasan korupsi itu diharapkan memberikan dampak yang konkret, untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat, menutup celah-celah rawan korupsi dalam sistem tata kelola, serta efek jera bagi para pelaku dan pemulihan kerugian keuangan negara melalui penanganan perkara korupsi antara lain dengan mengenakan tindak pidana pencucian uang," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, bekas Kepala Bagian Pengendalian Divisi II PT Waskita Karya, Fakih Usman, baru menyetorkan sebesar Rp1,2 miliar ke kas Negara dari kewajibannya membayar uang pengganti sebesar Rp5,9 miliar sesuai dengan putusan pengadilan. “Terpidana Fakih Usman baru membayar cicilan uang pengganti sebesar Rp1,2 miliar, sehingga masih utang uang pengganti Rp4,7 miliar. Kalau yang Rp 1,2 miliar telah disetorkan Jaksa eksekutor KPK Andry Prihandono melalu Biro Keuangan KPK," kata Ali Fikri, Jumat (10/6/2022).

Untuk pembayaran uang pengganti tersebut, kata Ali, dilakukan jaksa eksekutor KPK dengan melakukan upaya penagihan terhadap terpidana. “KPK sedang mengoptimalkan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi ke kas negara. Salah satunya, dengan menagih denda serta uang pengganti hasil korupsi para koruptor. Upaya tersebut dapat membantu memulihkan perekonomian Negara atau asset recovery," kata Ali Fikri.

Selain bayar denda dan uang pengganti, terpidana Fakih Usman yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi terkait pembuatan proyek fiktif yang merugikan keuangan negara Rp202,296 miliar bersama sejumlah mantan petinggi Waskita Karya lainnya juga dijatuhi hukuman di dalam bui kurun waktu cukup lama.***

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Agar Patuhi Keputusan Mahkamah Agung

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:11 WIB
X