• Sabtu, 13 Agustus 2022

Berkat RJ, Susul Menyusul Tersangka Tidak Sampai Dijatuhi Hukuman

- Jumat, 10 Juni 2022 | 19:42 WIB

SUARAKARYA.ID: Penyelesaian kasus dengan restorative justice (RJ) terus digenjarkan Kejaksaan Agung dengan jajarannya. Maka berkat RJ selanjutnya susul menyusullah tersangka/terdakwa yang tidak sampai dijatuhi hukuman akibat perbuatannya setelah kasusnya diselesaikan pada tahap RJ.

Setelah sebelumnya ratusan RJ diberikan, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr  Fadil Zumhana kembali menyetujui 20 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative atau RJ.

Jampidum Dr Fadil Zumhana SH MH didampingi Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani SH MH, Koordinator pada Jampidum, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat TP Oharda menyebutkan ada 20 perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative, termasuk dari Kejari Jakarta Selatan.

Di Kejari Jakarta Selatan restorative justice diberikan terhadap tersangka kasus penganiayaan Herlambang bin Hermansyah pada Jum'at (10/6/2022) di kantor Kejari setempat.

Menurut Kepala Kejari Jakarta Selatan Nurcahyo SH MH melalui Kasi Intelijen Hangrengga B SH MH, pihaknya telah menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas kasus penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPIdana.

Sebelumnya pada 31 Mei 2022 telah dilakukan upaya perdamaian oleh jaksa fasilitator Saparina Syapriyanti SH MH di kantor Kejari Jakarta Selatan antara korban M Normansyah yang telah memaafkan tersangka Herlambang bin Hermansyah. RJ ini kemudian disetujui untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative atau RJ setelah mendapat persetujuan tentunya dari Jampidum Dr Fadil Zumhana SH MH.

Selain untuk tersangka di Jakarta Selatan, dari sejumlah Kejari/Kejati juga ada beberapa tersangka dapat RJ. Mereka masing-masing tersangka Robin bin Mahdin  dari Kejaksaan Negeri Baubau. Dia disangka melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tersangka Triasto alias Tio dari Kejaksaan Negeri Kolaka Utara yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Tersangka Alfian   dari Kejaksaan Negeri Kolaka yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, tersangka Wahyudi Catur Widodo dari Kejaksaan Negeri Nganjuk yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan tersangka Hanafi Efendi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Samsul Bahri  dari Kejaksaan Negeri Situbondo yang disangka melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pencurian Hewan Ternak, tersangka Julianca Martha Boling dari Kejaksaan Negeri Alor yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan tersangka Richardo Petrik Waas  dari Kejaksaan Negeri Ambon yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Agar Patuhi Keputusan Mahkamah Agung

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:11 WIB
X