• Kamis, 11 Agustus 2022

Setiap Terdakwa Boleh Saja Bantah Dakwaan Maupun Tuntutan JPU Terhadapnya

- Sabtu, 4 Juni 2022 | 23:38 WIB

SUARAKARYA.ID: Setiap terdakwa, entah itu perkara pidana umum atau pun kasus pidana khusus/korupsi, diberi kebebasan mengungkapkan apa yang dirasakannya. Terdakwa juga bisa membantah sepenuhnya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) seolah dia tidak terlibat sama sekali dalam kasus itu. Dia mengesankan hanya sebagai penonton saja. Majelis hakim-lah yang berperan atau berhak menentukan kebenaran keterangan terdakwa-terdakwa tersebut.

Berlandaskan “kebebasan” itulah barangkali mengapa dua terdakwa kasus pembangunan Masjid Sriwijaya dan dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel, Direktur PT Dika Karya Lintas Nusantara (DKLN), Ahmad Yaniarsyah Hasan, dan bekas Gubernur Sumsel Alex Noerdin membantah total surat dakwaan maupun tuntutan JPU terhadapnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang terkait pidana korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dan pembelian gas pada PDPDE. Dalam pledoinya bekas Gubernur Sumsel dua periode yang dituntut 20 tahun penjara, Kamis (2/6/2022),  Alex yang menangis  mengklaim fakta persidangan tidak satu pun saksi dapat membuktikannya dirinya  terlibat korupsi pembelian gas yang merugikan negara sebesar 30,258 dolar Amerika Serikat (AS).

Dia menyebut tidak ada kerugian negara sedikit pun dalam pembelian gas bumi di Jambi oleh PDPDE sebagai BUMD Sumsel. Sebab, PT Dika Karya Lintas Nusanta (DKLN) telah bekerjasama dengan PDPDE untuk memberikan saham 15 persen dalam pengolahan gas. “Seluruh biaya pengolahan ditanggung PT DKLN. Maka saya mohon majelis hakim melihat dengan jernih dengan mata hati bahwa tuduhan jaksa terhadap saya tidak terbukti," demikian Alex dalam pledoinya.

Terkait pembangunan Masjid Sriwijaya, Alex membantah menerima uang suap sebesar Rp4,843 miliar seperti dalam tuntutan jaksa. Perkara  disebutkannya sengaja dibuat oleh orang-orang tertentu untuk menjatuhkannya. "Ada pihak yang mendesign untuk pembunuhan karakter saya," katanya.

Dia justru mengklaim sangat banyak memberikan sumbangsih kepada daerah dan masyarakat selama menjabat Gubernur Sumsel sejak 2008 hingga 2018.  Sumsel pun dikenal dunia karena sukses menggelar even-even berkelas internasional.

JPU menuntut Alex Noerdin dengan hukuman penjara selama 20 tahun ditambah denda, membayar uang pengganti atau menjalani kurungan.

Direktur PT Dika Karya Lintas Nusantara (DKLN), Ahmad Yaniarsyah Hasan, terkait pidana korupsi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel, juga membantah semua dakwaan dan tuntutan JPU yang menuntut dirinya dengan tuntutan 18 tahun perjara ditambah bayar denda dan uang pengganti.

Terdakwa menyebutkan perusahaan yang dia pimpin semata-mata hanya ingin membantu BUMD di Sumsel, dalam hal ini PDPDE Sumsel, yang saat ini sedang dalam situasi yang kurang bahagia karena hanya memiliki aset Rp 62 miliar. "Proyek gas itu 'sedekah' kami kepada daerah Sumsel, PDPDE Sumsel. Semua kita biayai, semua prasyarat yang ditetapkan BP Migas (sekarang SKK Migas) tidak ada uang negara sehingga tak ada kerugian negara. Yang ada hanya keuntungan negara dan daerah saya, Sumatera Selatan," ujar Yaniarsyah seperti dikutip Antara.

Dia juga menyebutkan bahwa fee marketing yang dia terima bersama kawan-kawannya telah diperjanjikan sebelumnya, dan merupakan kebijakan dari pemegang saham mayoritas dan diputuskan dalam RUPS. "Pemberian fee marketing ini juga merupakan penghargaan perusahaan karena saya selama dua tahun lebih tidak mendapatkan gaji selama masa persiapan proyek dan sebelum perusahaan belum mendapatkan income," tuturnya.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Agar Patuhi Keputusan Mahkamah Agung

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:11 WIB
X