• Sabtu, 13 Agustus 2022

Dituntut 8 Sampai 10 Tahun Di Bui, Terdakwa Pemeriksa Pajak Akan Ajukan Pledoi

- Kamis, 2 Juni 2022 | 13:34 WIB

 

SUARAKARYA.ID: Terdakwa bekas Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak bakal mempergunakan haknya untuk mengajukan/membacakan pembelaan guna meringankan atau bahkan membebaskan dirinya dari jeratan hukum sebagaimana yang dituntutkan JPU KPK.

Selain pledoi dari tim penasihat hukum,  kedua terdakwa pada persidangan berikutnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada PN Jakarta Pusat disilakan majelis hakim pula untuk mengajukan pledoi secara lisan atau pun tertulis. “Hak saudara (terdakwa) mengajukan pledoi pribadi kalau memang mau mempergunakannya,” demikian majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memberi penjelasan.

“Ya klien kami mempergunakan haknya itu,” kata salah seorang anggota tim penasihat hukum terdakwa di Jakarta, Rabu (1/6/2022).

Sebagaimana diketahui terdakwa Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak, dan terdakwa Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak dinyatakan JPU KPK terbukti menerima uang masing-masing senilai Rp 8,43 miliar dari sebelas wajib pajak. "Sesuai fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah menerima hadiah berupa uang dari wajib pajak PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Panin, PT Jhonlin Baratama, PT Sahung Brantas Energi, PT Rigunas Agri Utama (PT RAU), CV Perjuangan Steel (CV PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (PT WKL), serta PT Link Net," ujar Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/5/2022).

Dari wajib pajak PT Gunung Madu Plantations pun masing-masing terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.687.500.000 (Rp 1,687 miliar) atau setara dengan 168.750 dolar Singapura. Selanjutnya dari wajib pajak PT Jhonlin Baratama masing-masing terdakwa menerima uang sebesar 437.500 dolar Singapura atau setara Rp 4,375 miliar. Berikutnya dari wajib pajak PT Bank Panin, terdakwa Wawan dan terdakwa Alfred menerima uang sebesar 500 ribu dolar Singapura yang keseluruhannya diserahkan kepada Angin Prayitno Aji selaku Direktur P2 pada Ditjen Pajak tahun 2016-2019, dan diserahkan kepada Dadan Ramdani selaku Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak tahun 2016-2019.

Tidak itu saja, dari delapan wajib pajak, yaitu PT Sahung Brantas Energi, PT Rigunas Agri Utama, CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari, dan PT Link Net, masing-masing terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.036.250.000 (Rp 1,036 miliar) atau setara 71.250 dolar Singapura, dan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) setara Rp 625 juta sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 2.373.750.000 (Rp 2,373 miliar).

Dari PT Gunung Madu Plantations, para terdakwa menerima fasilitas tiket pesawat sebesar Rp 594.900 dan hotel sebesar Rp 448 ribu. Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 1.042.900. “Masing-masing terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 8.437.292.900," kata Jaksa KPK.

Atas serangkaian perbuatan itu, JPU KPK menuntut terdakwa Wawan pidana penjara atau di dalam bui selama sepuluh tahun dan denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Alfred dituntut pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan.

Kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar yang dikorupsi. Untuk terdakwa Wawan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2.373.750.000 (Rp 2,37 miliar) subsider dua tahun kurungan. Sedangkan untuk terdakwa Alfred diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 8.237.292.900 (Rp 8,23 miliar) atau menjalani kurungan lagi. “Kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan melanggar Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Ada tambahan jeratan untuk terdakwa Wawan. Dia juga dinyatakan JPU KPK  bersalah melanggar Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto Pasal Pasal 65 Ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri pada terdakwa; antara lain yang memberatkan perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tipikor. Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan para terdakwa belum pernah dihukum.***

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Agar Patuhi Keputusan Mahkamah Agung

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:11 WIB
X