• Selasa, 9 Agustus 2022

Mantan Juru Sita Tak Tahu Pengangkatan Sita Walau Tandatangannya Ada Di Berita Acara

- Rabu, 25 Mei 2022 | 20:35 WIB

Mendengar itu, Agung Purbantoro menanyakan apa saja yang disita penyidik dalam perkara ini, apakah ada berkas perkara terlampir Surat Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan. JPU menjawab, yang ada terlampir dalam berkas hanya fotokopi berita acara eksekusi.

Aning menyebutkan, akhir dari putusan perdata adalah eksekusi dan untuk mengeksekusi suatu objek perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) adalah pihak yang menang harus mengajukan permohonan  pelaksanaan eksekusi ke pengadilan. Eksekusi tidak perlu dilakukan jika pihak yang merasa kalah dengan sukarela menyerahkan objek yang akan dieksekusi tersebut.  “Namun jika tidak mau menyerahkan objek perkaranya, maka bisa melaksanakan gugatan perdata kembali atau melakukan somasi dan perdamaian,” ucapnya.

Sebagai syarat dalam pelaksanaan eksekusi yang dilampirkan adalah, yang pertama mengajukan permohonan eksekusi ke ketua Pengadilan, setelah disetujui apabila sebelumnya diletakkan sita jaminan oleh pihak bersengketa maka harus diangkat dulu sita jaminannyanya.

Menjawab pertanyaan penasehat hukum  Aidi Johan, siapa yang seharusnya berhak mengangkat sita jaminan suatu objek perkara  apakah yang meletakkan sita itu atau boleh pihak lain. Apakah berita acara pengangkatan sita jaminan harus ditandatangani kedua belah pihak bersengketa, dan apakah petugas juru sita pengadilan yang diperintahkan pengadilan harus datang ke tempat objek perkara, untuk mengangkat sita jaminan tersebut. Ahli berpendapat; “yang mengangkat sita jaminan bisa pemohon yang berhubungan langsung dengan sengketa perkara tanpa pengangkatan sita dari pihak yang meletakkan sita sebelumnya. Namun  berita acara sita jaminan harus ditandatangani kedua pihak yang berperkara. Jika tidak ditandatangani maka menurut Ahli berita acara pengangkatan sita nya tidak sah.

Petugas pengadilan atau juru sita yang diperintahkan pengadilan harus datang ke lokasi objek perkara. Menurut ahli, pihak yang bersengketa  harus ada di lokasi obyek perkara dihadiri RT atau RW, aparat pemerintah dan ditandatangani para pihak berita acara pengangkatan sita jaminan tersebut.

Berdasarkan pengakuan terdakwa Herman Yusuf sampai saat ini dirinya belum menandatangani pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa satu unit rumah tersebut yang kini didiaminya. Karena itu, dia menduga berita pengangkatan sita jaminan yang dilampirkan dalam BAP dan dijadikan alat bukti di persidangan merupakan alat bukti yang tidak sah atau cacat hukum. “Jaksa telah memaksakan diri mendakwa klien saya,” kata Aidi Johan.

Alasan Aidi Johan, alat bukti atau bukti-bukti terkait perkara ini diantaranya berupa putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkara yang tengah digelar saat ini menjadi nebis in idem. Kenapa tidak, karena perkara ini sudah pernah disidangkan dan dituntut JPU Kejari Jakarta Utara, Pasal 167 KUHP sama dengan perkara saat ini Pasal 167 KUHP di PN Jakarta Utara, objek perkara sama serta pelapornya yang sama dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap pula.***

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Terkini

Irjen Pol Ferdy Sambo Dijemput Provost Mabes Polri

Minggu, 7 Agustus 2022 | 06:59 WIB
X