• Jumat, 9 Desember 2022

Mantan Juru Sita Tak Tahu Pengangkatan Sita Walau Tandatangannya Ada Di Berita Acara

- Rabu, 25 Mei 2022 | 20:35 WIB

SUARAKARYA.ID:  Pensiunan juru sita Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Sarman, memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam kasus penguasaan rumah diduga secara melawan hak oleh Herman Yusuf di PN Jakarta, Selasa (24/5/2022). Sarman menyebutkan bahwa tandatangan dalam Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan No 24/Eks/2017/PN.Jkt.Utr bukanlah tandatangannya walaupun sepintas tampak mirip.

"Saya tidak pernah membubuhkan tandatangan di Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan itu. Tidak seperti itu pula tandatangan saya," kata Sarman dalam sidang pimpinan majelis hakim Agung Purbantoro SH MH, di PN Jakarta Utara, Selasa (24/5/2022).

Selain menyatakan bukan tandatangannya, Sarman juga menyebutkan dirinya kala masih bertugas bukan di tim juru sita Nanik Rosida SH MH dan juru sita Didik Ika Karana, yang melaksanakan pengangkatan sita tersebut. "Saya pun tidak pernah hadir di obyek rumah yang diangkatan sitanya di perumahan Sunter Bisma 14 Blok C13 No 5 RT 11/RW 09 Kelurahan Papanggo, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saya bahkan tidak tahu menahu urusan ini,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan penasihat hukum Herman Yusuf, Aidi Johan SH MH, Sarman menyebutkan bahwa Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan No 24/Eks/2017/PN.Jkt.Utr tidak sah kalau tidak mau dikatakan palsu atau cacat hukum. Mendengar pertanyaan dan jawaban itu, Ketua Majelis Hakim Agung Purwantoro mengingatkan pembela bahwa Sarman bukan saksi ahli, melainkan saki fakta. Oleh karenanya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jangan mengundang jawaban berpendapat dari saksi fakta tersebut.

Sarman lebih lanjut menyebutkan, kalau berita acara pengangkatan sita jaminan yang sah, selain harus dihadiri para juru sita pengangkat sitanya di lokasi harus pula dihadiri aparat pemerintah setempat. Tidak bisa hanya sekedar distempel saja oleh instansi terkait tanpa ada aparat atau pejabatnya yang bertanggung jawab. “Ini hanya distempel Kelurahan Papanggo dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, jadi  tidak sesuai prosedur baku pengangkatan sita jaminan,” kata Sarman menjelaskan cara-cara pengangkatan sita jaminan atas suatu obyek (perkara) berdasarkan pengalamannya.

Satu unit rumah di perumahan Sunter Bisma yang tadinya mau dibeli Herman Yusuf dari Soeseno Halim - sempat di-DP bahkan dicicil beberapa kali dan direnov menelan biaya ratusan juta rupiah - akhirnya dibeli sendiri oleh Soeseno Halim. Namun karena rumah sudah ditempati Herman Yusuf selama puluhan tahun, akhirnya terjadi persengketaan diantara mereka. Herman Yusuf sebelumnya dipidanakan Soeseno melanggar pasal 167 KUHP namun Herman dilepaskan hakim. Soeseno kemudian mengajukan gugatan hingga majelis hakim memutuskan Soeseno mengembalikan uang DP, cicilan dan biaya renov. Herman akhirnya mengambil uang tersebut walau sempat dikonsinyasikan di PN Jakarta Utara.

Persoalan tidak selesai karena yang meletakkan sita atas seunit rumah yang dipersengketakan tersebut adalah Herman. Soeseno sendiri disebut-sebut pernah mengajukan permohonan sita namun ditolak pengadilan.

Aidi Johan menyebutkan nomor pada Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan (No.24/Eks/2017/PN.Jkt.Utr) bukanlah nomor sesuai peruntukannya. Dia mengatakan nomor tersebut untuk sita eksekusi.   

Sebelumnya ahli hukum perdata Dr Aning SH MH yang dihadirkan JPU Dyofa Yudistira SH MH mengakui bahwa terhadap dirinya tidak pernah diperlihatkan penyidik surat pengangkatan sita jaminan. Hal itu terjadi karena alat bukti berupa surat penetapan pengangkatan sita jaminan terhadap objek sengketa tidak terlampir dalam berkas perkara sebagai barang bukti. JPU sendiri mengakui yang terlampir dalam BAP penyidikan hanya berita acara eksekusi, tidak ada bukti penetapan pengangkatan sita jaminan.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Terkini

Delik Perzinahan di KUHP Baru Dituding Tidak Jelas

Kamis, 8 Desember 2022 | 19:37 WIB
X