• Sabtu, 3 Desember 2022

Perlindungan Hak Ulayat Belum Konsisten,  APHA Minta Audiensi Dengan Presiden

- Senin, 23 Mei 2022 | 14:09 WIB
APHA
APHA
 
SUARAKARYA.ID: Nasih Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat atau RUU MHA masih belum menentu.  Baik DPR dan pemerintah dianggap belum konsisten terhadap undang-undang yang dapat melindungi hak-hak ulayat.
 
Apalagi, DPR RI belum ada titik terang untuk membawa RUU MHA ke proglenas  sampai sekarang.  Dua tahun sudah RUU digantung.
 
Untuk itu, Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) telah melayangkan surat untuk menemui Presiden RI Joko Widodo,  guna audiensi demi membahas kelanjutan RUU MHA yang saat ini dinilai mandek karena belum disahkan.
 
 
"APHA menagih sikap dan komitmen pemerintah terkait nasib RUU Masyarakat Hukum Adat saat audiensi bersama Presiden," ujar Ketua APHA  Laksanto, dalam. siaran persnya, di Jakarta, Senin (23/5/2022).
 
Pengesahan RUU MHA sebagai undang-undang, tegas Laksanto,  merupakan bukti negara mengakui keberadaan kelompok ulayat dan berkomitmen memberi perlindungan terhadap hak-hak mereka.
 
Laksanto juga berharap RUU MHA segera disahkan. Sehingga, rancangan undang-undang itu dan isu-isu terkait masyarakat adat, tidak dijadikan sebagai alat kampanye para politisi pada Pemilu 2024.
 
 
Di bagian lain, Wakil Ketua APHA Kunthi Tridewiyanti menambahkan,  Presiden Joko Widodo merespon permintaan audiensi dari pihak asosiasi.
 
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) APHA Ning Adiasih pada acara yang sama menyampaikan, perlindungan masyarakat adat, terutama terkait hak-hak mereka, masih belum optimal diberikan oleh negara. Alhasil, masyarakat adat masih jadi kelompok yang rentan dieksploitasi, misalnya untuk kepentingan ekonomi pihak tertentu.
 
Rapat Pleno Baleg DPR RI pada September 2020 telah menyetujui harmonisasi RUU MHA yang terdiri dari 17 bab dan 58 pasal. 
 
 
Draf RUU MHA memuat di antaranya definisi atau identifikasi tentang masyarakat adat, pengakuan, pelindungan, hak dan kewajiban, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.
 
RUU Masyarakat Hukum Adat sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Tapi,  pembahasannya masih belum berlanjut ke tahapan berikutnya.***
 
 

Editor: Markon Piliang

Tags

Terkini

X