• Rabu, 29 Juni 2022

MAKI Dorong Kejaksaan Agung Bidik Kakapnya Kasus Korupsi Minyak Goreng

- Kamis, 19 Mei 2022 | 03:58 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan dua buah Iphone 11 untuk pemberi informasi keberadaan DPO KPK Harun Masiku dan Nurhadi di Gedung KPK, Jumat (21/2/2020). MAKI menitipkan kedua Iphone tersebut kepada KPK untuk diberikan kepada siapa saja yang memiliki informasi valid terkait keberadaan dua orang DPO KPK tersebut. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. (Akbar Nugroho Gumay)
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan dua buah Iphone 11 untuk pemberi informasi keberadaan DPO KPK Harun Masiku dan Nurhadi di Gedung KPK, Jumat (21/2/2020). MAKI menitipkan kedua Iphone tersebut kepada KPK untuk diberikan kepada siapa saja yang memiliki informasi valid terkait keberadaan dua orang DPO KPK tersebut. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. (Akbar Nugroho Gumay)

SUARAKARYA.ID: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang Selasa (17/5/2022) diperiksa penyidik KPK berharap Kejaksaan Agung untuk terus mendalami dan mengembangkan kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng. Alasannya, ada lagi sosok yang lebih vital, kakap, licin dari Lin Che Wei (LCW) sampai saat ini masih belum disentuh.

"Menurut saya masih ada aktor intelektualnya yang lain. Dari swasta juga," kata Boyamin, Rabu (18/5/2022).

Dia menilai kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng masih ada pelaku lebih besar yang masih belum tersentuh. Boyamin menilai kasus mafia minyak goreng ini merupakan kasus liga besar sembilan naga mafia CPO. "Ini liga besar sembilan naga. Sembilan naga crude palm oil (CPO) bukan sembilan naga yang dikenal orang," tuturnya.

Meski demikian Boyamin Saiman mengapresiasi kerja penyidik Kejaksaan Agung yang telah berusaha mengungkap kasus yang membuat masyarakat Indonesia mengalami kelangkaan dan kemahalan minyak goreng. "Istilah saya kan liga besar sembilan naga. Saya harap Kejaksaan Agung menangkap yang lebih besar lagi setelah menetapkan tersangka ini (LCW)," harapnya.

Boyamin Saiman sebelumnya melaporkan hasil temuan ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI soal kasus mafia CPO. Dia prihatin, karena selain membuat minyak goreng langka dan masyarakat harus membelinya mahal juga merugikan keuangan negara karena pemerintah harus mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk minyak goreng senilai Rp5,9 triliun.

"Uang yang dikeluarkan masyarakat lebih besar membuat inflasi dan negara pun menjadi kesulitan karena apa-apa naik, maka perekonomian negara menjadi terganggu," ujarnya.

Laporan Boyamin Saiman ke Kejaksaan Agung sudah berkembang sedemikian rupa dengan ditetapkannya sejumlah tersangka. Tidak demikian halnya dengan laporan ke Kejati DKI, belum bertindak lanjut dengan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ke Hong Kong tersebut.***

 

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KKB Kembali Tembak Warga Sipil Di Papua

Selasa, 28 Juni 2022 | 07:08 WIB
X