• Selasa, 28 Juni 2022

Ahli Pidana Tim Perumus RUU KUHP Memberi Keterangan Sebagai Saksi Dalam Sidang Lanjutan Anthony Hamzah

- Minggu, 15 Mei 2022 | 04:54 WIB
Keterangan 3 ahli  menperkuat argumen kriminalisasi terhadap Dosen UNRI, H Anthony Hamzah ini adalah back fire atas kegigihannya membela hak-hak petani dan tidak sah secara hukum. (Ist)
Keterangan 3 ahli menperkuat argumen kriminalisasi terhadap Dosen UNRI, H Anthony Hamzah ini adalah back fire atas kegigihannya membela hak-hak petani dan tidak sah secara hukum. (Ist)

Pada kesempatan yang sama, Dr. Erdianto, ahli hukum pidana Universitas Riau, juga menerangkan bahwa pelaksanaan hukum pidana akan menjadi membahayakan jika Surat Kuasa yang berarti mandat, dijadikan alat bukti pidana.

"Dakwaan turut serta yang dijadikan argumen Jaksa dengan bukti adanya Surat Kuasa jelas salah kaprah," kata Erdianto.

Menurut Erdianto, makna turut serta adalah bahwa pelaku dan penganjur harus sama-sama memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah tindak pidana. Sehingga ada kesadaran penuh bahwa fasilitas yang dia berikan tersebut untuk melakukan tindak pidana. Yang dimaksud pemberian sarana dan prasarana kejahatan adalah, jika tanpa sarana tersebut maka tidak bisa melakukan kejahatan.

"Pemberian uang jasa Kepada penerima kuasa bukanlah bentuk sarana dan prasarana yang dimaksud dalam Hukum Pidana. Sehingga, jika penerima kuasa melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawabannya mutlak jatuh kepada penerima kuasa," tegas dosen senior FH Universitas Riau ini.

"Apalagi pada pemeriksaan sebelumnya, Hendra Sakti, terpidana yang pernah menerima Kuasa dari Kopsa M ini, secara tegas menyatakan bahwa tindakannya bukan atas perintah Anthony Hamzah," lanjut Erdianto.

Terkait Surat Kuasa, kembali dipertegas oleh Dr. Firdaus, dosen senior Fakultas Hukum UNRI, bahwa Surat Kuasa adalah produk hukum yang masuk dalam ranah perjanjian.

"Syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Syarat sah perjanjian tersebut secara tegas menjelaskan bahwa tidak sah jika ada hal-hal yang diperjanjikan tersebut adalah melawan hukum," kata Firdaus yang juga mantan Dekan FH Universitas Riau.

Lebih lanjut dia mengatakan dalam kasus Anthony Hamzah, pemberian Kuasa kepada Hendra Sakti adalah sah menurut hukum. Dan tidak ada hal yang dilanggar. Hal-hal yang dilakukan penerima kuasa yang kemudian melanggar hukum, maka berdampak pada batalnya perjanjian tersebut sehingga, pertanggungjawaban atas hal-hal melawan hukum mutlak jatuh kepada penerima kuasa. Bukan yang memberi kuasa.

Di akhir persidangan yang menghadirkan 3 saksi ahli tersebut, Penasehat Hukum Kopsa M, Samaratul Fuad, mengatakan keterangan jernih para ahli hukum yang membersamai para petani dan secara sukarela memberikan kesaksiannya, diharapkan dapat meyakinkan para hakim yang menangani perkara ini. Kekeliruan dalam mengambil putusan akan menjadi preseden buruk dan yurisprudensi yang menyesatkan.***

 

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Rilis

Tags

Terkini

X