• Jumat, 20 Mei 2022

Ahli Pidana Tim Perumus RUU KUHP Memberi Keterangan Sebagai Saksi Dalam Sidang Lanjutan Anthony Hamzah

- Minggu, 15 Mei 2022 | 04:54 WIB
Keterangan 3 ahli  menperkuat argumen kriminalisasi terhadap Dosen UNRI, H Anthony Hamzah ini adalah back fire atas kegigihannya membela hak-hak petani dan tidak sah secara hukum. (Ist)
Keterangan 3 ahli menperkuat argumen kriminalisasi terhadap Dosen UNRI, H Anthony Hamzah ini adalah back fire atas kegigihannya membela hak-hak petani dan tidak sah secara hukum. (Ist)


SUARAKARYA.ID: Persidangan dengan terdakwa Ketua Kopsa M Kampar Riau, H Anthony Hamzah yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak 997 petani atas PTPN V dan perusahaan perkebunan ilegal PT Langgam Harmuni, memasuki babak akhir, sebelum tuntutan jaksa akan dibacakan.

Sidang yang digelar di PN Bangkinang, Riau pada Kamis, 12 Mei 2022 menghadirkan 2 saksi ahli Hukum Pidana dan 1 saksi ahli Hukum Perdata. Keterangan 3 ahli tersebut menperkuat argumen penasehat hukum yang dalam eksepsi meyakini bahwa kriminalisasi terhadap Dosen UNRI, H Anthony Hamzah ini adalah back fire atas kegigihannya membela hak-hak petani dan tidak sah secara hukum.

Dr. Chairul Huda, Ahli Pidana yang juga merupakan anggota Tim Perumus RUU KUHP ini menyatakan dakwaan atas Anthony Hamzah yang didasari bukti foto copy tidak berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (1). Bahkan menjadi menyesatkan karena menjadikan tulisan foto copy yang tidak diketahui asal usulnya serta tidak ada pembanding aslinya sebagai alat bukti.

"Hal tersebut jelas melanggar UU yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai alat bukti," terang Chairul Huda.

Lebih jauh Huda yang juga merupakan Penasehat Ahli Kapolri bidang Hukum Pidana ini menjelaskan, bahwa seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan dasar surat kuasa, karena surat kuasa adalah produk hukum yg diatur oleh undang-undang keperdataan.

"Jika disandingkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka tidak mungkin ada surat kuasa dibuat untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap hal melawan hukum, mutlak jatuh terhadap pelaku tindak pidana," kata Huda yang juga pakar hukum dan anggota Tim Penyusun RKUHP.

Dosen Pembaharuan Hukum Pidana di beberapa perguruan tinggi ini mencontohkan bahwa presiden yang memberikan kuasa kepada menteri, kemudian menteri tersebut korupsi, apakah presiden juga harus bertanggung jawab?

"Kan tentu tidak," terang Huda.

Dalam hubungan antara Anthony Hamzah dengan pelaku perusakan yang sudah divonis sebelumnya, ditanyakan oleh hakim, apakah Anthony yang membayar pengacara bisa dikatakan memberikan sarana dan prasarana terhadap tindak pidana? Dijawab dengan tegas oleh Chairul Huda, Tidak. Karena ada unsur esensial yang harus dibuktikan, yaitu inisiatif kedua belah pihak. Anthony Hamzah memberikan kuasa kepada orang yang mengaku pengacara, jelas dia sebagai korban penipuan dari orang tersebut. Orang yang ditipu tentu sebelumnya tidak menyadari bahwa dia telah ditipu.

"Anthony Hamzah memberikan kuasa kepada pengacara tentu niat dan maksud dia adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebagaimana keilmuan pengacara bukan premanisme. Sehingga sejak awal pun tidak ada niat/kehendak diri Anthony untuk melakukan hal-hal di luar hukum," pungkas Chairul Huda.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Rilis

Tags

Terkini

Majelis Hakim Tolak Gugatan Majalah Keadilan

Kamis, 19 Mei 2022 | 03:53 WIB

Polisi Tangkap 24 Teroris MIT Poso Dan ISIS

Selasa, 17 Mei 2022 | 03:05 WIB
X