• Minggu, 26 Juni 2022

Kejagung Berharap Setiap Kajati & Kajari Seluruh Indonesia Usut Tuntas Mafia Pupuk

- Selasa, 10 Mei 2022 | 19:29 WIB

 

SUARAKARYA.ID: Wakil Jaksa Agung Sunarta mewakili Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) seluruh Indonesia agar bergiat mengusut tuntas dugaan-dugaan mafia pupuk di wilayah tugas/kerja masing-masing.

Hal itu diutarakan Wakil Jaksa Agung Sunarta saat evaluasi kinerja dan halal bihalal secara virtual di Kejaksaan Agung, Senin (9/5/2022). Dia meminta Kajati dan Kajari meniru apa yang dilakukan Kejari Pekalongan dan jajarannya yang cepat merespon mengusut dugaan mafia pupuk. Terlebih mengingat  dugaan mafia pupuk sudah lama meresahkan petani dan merugikan negara. "Oleh sebab itu, tidak salah meniru Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Pekalongan dalam menangani kasus dugaan mafia pupuk di daerah tersebut," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung dalam keterangan tertulisnya menambahkan penegasan Wakil Jaksa Agung;  “Perlu saudara ketahui mafia pupuk ini sudah lama meresahkan petani dan merugikan negara. Oleh karenanya saya tegaskan kembali para Kajati dan Kajari untuk benar-benar serius memberantas mafia pupuk. Jika perlu, saudara sekalian mempelajari atau meniru penanganan kasus mafia pupuk Kejari Kabupaten Pekalongan dalam memahami pola dan modus operandi kejahatannya".

Di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, sudah sejak lama terjadi kelangkaan pupuk. Namun belum diketahui apakah kelangkaan itu terjadi akibat ulah mafia pupuk atau ada faktor lain. Yang pasti masyarakat petani di kabupaten setempat berharap pihak terkait dapat segera mengatasi kelangkaan pupuk tersebut. 

Selain itu, Wakil Jaksa Agung RI juga memberikan apresiasi kepada Kajati dan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta beserta jajarannya terkait upayanya yang intensif melakukan penyidikan dalam mengusut permasalahan dugaan mafia tanah terhadap aset milik PT Pertamina sebagai bentuk respon cepat atas arahan Jaksa Agung RI sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.

Dampak positif dari kecepatan dan ketepatan dalam menangani kasus yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, salah satu contoh kasus minyak goreng, tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan meningkat. Juga citranya akan semakin membaik. "Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik yang rilis pada tanggal 28 April 2022 menunjukan peningkatan posisi Kejaksaan yang semula berada pada urutan ke-8 naik secara signifikan ke urutan ke-4 dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat yang semula sempat mengalami penurunan pada hasil survei awal Februari yang lalu," kata Sunarta. 

"Ini menunjukan kepekaan dan kecepatan kita merespon isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sangat signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan. Sebagaimana peningkatan drastis posisi Kejaksaan pada 2 (dua) hasil survei dalam waktu yang berdekatan tersebut, dan menunjukkan jika masyarakat masih menaruh harapan dan kepercayaan yang besar kepada kita, sehingga kita harus meningkatkan sensitivitas dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," tuturnya.

“Itu sebabnya mengapa pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejati DKI Jakarta dan Kejari Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya yang telah peka dan cepat dalam merespon isu hajat hidup orang banyak tersebut, tentunya saya berharap prestasi tersebut dapat dicontoh oleh satuan kerja lain di wilayah lain,” harapnya.***

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X