• Kamis, 30 Juni 2022

IPW Desak Kapolda Kaltara Serius Usut Pelanggaran Briptu Hsb Dan Bongkar Pejabat Yang Terima Aliran Dana

- Minggu, 8 Mei 2022 | 22:36 WIB
Sugeng Teguh Santoso  (Sadono )
Sugeng Teguh Santoso (Sadono )

SUARAKARYA.ID: Ketua Presidium Indonesia Police Watch ( IPW ) mendesak Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityasa serius membongkar praktek pelanggaran hukum Briptu Hsb ilegal mining ( emas ), import pakaian bekas dgn memproses hukum tuntas dan membongkar pejabat2 kepolisian maupun sipil yg mendapat aliran dana uang haram dr Briptu Hsb.

Baca Juga: Selangkah Lebih Maju Dari Polri, IPW Desak Kejakgung Tidak Ragu Terapkan TPPU Kasus Mafia Minyak Goreng

Kasus mirip Briptu Hsb pernah terjadi pada kasus Iptu Labora sitorus yg terbongkar krn memiliki rekening gendut 1, 2 Trilyin di papua. LABORA sitorus yg terlibat pembalakan Liar , jual beli BBM ilegal kasusnya telah menyeret nama2 petinggi kepolisian saat itu diantaranya tersebut ; mantan kapolda Papua terkait aliran dana sepanjang tahun 2012, dan Juga kapolres Raja Ampat saat itu. Akan tetapi kasus Iptu Labora Sitorus terhenti pada Labora sitorus saja yg kemudian dihukum dan dijebloskan di lapas Cipinang.

Baca Juga: Ade Armando Luka Parah Di Bagian Kepala, IPW: Sudah Direncanakan Dan Harus Diungkap Tuntas

IPW mendesak Kapoda Kaltara mengungkap tuntas pihak2 penerima dana dari atasan2 Briptu HSB karena tidak mungkin atasan2 briptu HSB tdk tahu praktel lancung anak buahnya yg masih dalam masa dinas tsb. Penyidik DireskrimsusbPolda Kaltara jangan melindungi dan menutup informasi pejabat polisi atau sipil yg mendapat aliran dana dan harus memanggil dan memeriksa mereka serta mengumumkan secara terbuka. Harus diterapkan Presisi Polri khususnya Transparansi.

IPW mendesak Kapolri juga menurun tim Propam Mabes Polri untuk mengawasi proses pemeriksaan kasus "labora Kaltara "ini agar perintah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo hukum tdk hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas mengaca pada kasus Labora Sitorus di Papua.untuk itu harus diterapkan dengan tegas Perpol No. 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat ( Waskat ) yang memungkinkan pengenaan sanksi sampai pada 2 tingkat komanda diatas Briptu HSB," katanya dalam siaran pers Sabtu (7/5/2022).

Untuk dapat membongkar kasus ini dgn lebih dalam dan tuntas, Briptu HSB harus diberi kesempatan sbg Justice colaborator .

Ipw menduga kasus ini adalah persaingan bisnis, terkait dgn setoran yg tdk lancar pada oknum2 petinggi polisi tertentu dan dan stop kasusnya hanya sampai Briptu HSB sebagaimana kasus Iptu Labora sitorus.***

 

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Artikel Terkait

Terkini

KKB Kembali Tembak Warga Sipil Di Papua

Selasa, 28 Juni 2022 | 07:08 WIB
X