• Minggu, 26 Juni 2022

Demi Kebenaran Dan Keadilan, Sidang Online Sudah Saatnya Ditinggalkan?

- Sabtu, 7 Mei 2022 | 00:14 WIB

 

 

SUARAKARYA.ID:  “Kalau bisa kami berharap sidang di pengadilan (tingkat pertama) usai liburan panjang ini sebaiknya dilaksanakan tatap muka saja. Hambar rasanya mengikuti persidangan online, virtual atau entah apalagi istilahnya,” ujar seorang advokat yang enggan disebutkan namanya, Jumat (6/5/2022).

Tidak hanya advokat, hakim baik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan bahkan juga hakim di tiga pengadilan negeri lainnya di DKI Jakarta, agak sudah bosan berkompromi dengan perangkat-perangkat komunikasi  jika sidang secara online atau virtual. Pasalnya, perangkat yang ada seringkali terganggu oleh sinyalnya. Akibatnya, seringkali terdakwa tidak mendengar apa pertanyaan majelis hakim, jaksa dan juga keterangan saksi-saksi entah itu yang memberatkannya (saksi JPU) atau yang meringankannya (a de charge).

Majelis hakim sebenarnya sadar bahwa menghadirkan terutama terdakwa pada masa Covid-19 ke persidangan bukan hal mudah bagi Jaksa Pernuntut Umum (JPU). Selain harus dijemput secara khusus oleh aparat Kejari setempat, diwajibkan pula harus terlebih dahulu antigen terdakwa tersebut. Waktu pengembaliannya pun terbatas.

Namun kesadaran hakim itu adakalanya dikalahkan keinginan memberikan putusan seadil-adilnya bagi terdakwa maupun saksi korban (kalau ada). Maka hakim PN Jakarta Selatan Samuel Ginting pun berkata;  “Tolong Pak jaksa agar saksi korban dihadirkan dalam
sidang tatap muka. Jangan-jangan saksi berada di kamar tempat tidur. Jadi tolong agar dihadirkan. Alat sidang (online/virtual) di kantor ini terkadang tidak terkoneksi  dengan sinyal. Kalau hadir jelas kita dengarkan apa keterangannya”.

“Kita mau mencari kebenaran. Kalau tidak hadir bisa masalah kemudian hari, bisa karena penjelasannya tidak jelas, bisa pula karena sinyal terputus-putus sehingga penjelasan menjadi tidak utuh,” demikian Samuel Ginting memberi alasan.

Selama ini menjadi kendala dengan system persidangan Online atau secara virtual adalah sinyal. Belum lagi tempat di mana yang memberikan keterangan itu berada. Seringkali suara malah kabur atau ditingkah suara orang lain.  Hal itu terjadi atau  menjadi masalah karena sinyal dari alat ITE jelek. Demikian pula apabila menggunakan fasilitas telepon genggam. Lagi-lagi sinyal tak stabil menimbulkan masalah dalam komunikasi.  Jaksa atau penasehat hukum
atau majelis hakim bertanya, terdakwa atau saksi tidak dapat mendengar. Hal itu terjadi karena posisi terdakwa yang di Rutan baik di Polsek, Polres, Bareskrim Mabes Polri, Rutan Salemba, Lapas Cipinang tidak memberi jaminan ada sinyal bagus dan ruangan tersendiri untuk sidang online/virtual. 

Hakim Sutadi dari PN Jakarta Utara pun mengungkapkan keluhannya bersidangan secara online. “Lebih sering sinyal terganggu. Demi kebenaran dan keadilan, sudah perlu dilaksanakan sidang tatap muka,” katanya ketika memimpin sidang namun terjadi gangguan sinyal. Kendala lainnya hingga tidak gampang menghadirkan terdakwa ke persidangan karena Kemenkumham belum memberikan izin tahanan mengikuti sidang tatap muka.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburrokhman juga menyoroti pelaksanaan sidang secara daring (online) yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Dia mengharapkan dilaksanakan sidang tatap muda di peradilan tingkat pertama. "Waktu (6 April 2022) kami Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja dengan Sekretaris MA dan jajaran Eselon 1 MA, saya meminta agar segera diberlakukan sidang tatap muka kembali," kata Habiburokhman.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X