• Kamis, 30 Juni 2022

Kejagung Perpanjang Penahanan Empat Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng

- Sabtu, 7 Mei 2022 | 00:12 WIB

 

SUARAKARYA.ID: Untuk kepentingan penyidikan dan pemberkasan bahkan juga keluar tahanan demi hukum penyidik Kejaksaan Agung memperpanjang masa penahanan empat tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang akan berakhir pada 8 Mei 2022.

“Masa penahanan tersangka IWW (Indrasari Wisnu Wardhana) dan kawan-kawan yang akan berakhir Minggu tanggal 8 Mei 2022, sudah kami perpanjang sebelum Lebaran selama 40 hari setelah 20 hari pertama akan berakhir,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Dr Supardi SH MH, Jumat (6/5/2022).

Dia menyebutkan  perpanjangan masa penahanan terhadap keempat tersangka untuk kepentingan proses penyidikan dan pemberkasan kasus yang diduga merugikan perekonomian negara dan meresahkan masyarakat konsumen minya goreng tersebut.

Penyidik Kejaksaan Agung sebelumnya menahan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri  Kementerian Perdagangan bersama tiga tersangka lainnya sejak 19 April 2022 masing-masing tersangka Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group dan Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas (MM).

Penahanan dilakukan setelah keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor CPO berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jampidsus Nomor TAP -18, Nomor TAP-19, Nomor TAP-20 dan Nomor TAP-21/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 19 April 2022. Sebelumnya tentu saja penyidik telah menemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka dalam penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) CPO yang tidak memenuhi syarat pada Januari 2021 hingga Maret 2022.

Para mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai harga penjualan dalam negeri (DPO) dan tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO yaitu 20 persen dari total ekspor. Akibat perbuatan para tersangka, terjadi kerugian perekonomian negara berupa kemahalan serta kelangkaan minyak goreng. Sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat.

Dalam kaitan ekspor itu, tersangka IWW diduga telah menerbitkan PE terkait komoditas CPO dan produk turunannya yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan tersangka MPT, SM dan PTS berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW terkait penerbitan izin PE untuk masing-masing perusahaan ketiga tersangka. Tidak itu saja, juga mengajukan permohonan izin PE dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO). Padahal, ekspor baru bisa dilakukan setelah dipenuhi DMO.***

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KKB Kembali Tembak Warga Sipil Di Papua

Selasa, 28 Juni 2022 | 07:08 WIB
X