Jangan Datang Lagi Ke Kantor Kejati DKI Di Gedung Bank Mandiri

SUARAKARYA.ID: Pencari keadilan atau yang butuh pelayanan dari aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta jangan pergi lagi ke kantornya di Gedung Bank Mandiri Jalan Husni Thamrin Jakarta Pusat. Apalagi ke Jalan HR Rasuna Said Kuningan, tidak akan bertemu dengan aparat Kejati DKI di dua tempat itu.

Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini atau tepatnya mulai 9 Mei 2022 mendatang untuk sementara ada dan menempati gedung Indosat M2 di Jalan Kebagusan Raya No 16 RT 1/RW1 Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. “Pengunjung atau para pencari keadilan mulai 9 Mei 2022 kantor Kejaksaan Tinggi Jakarta pindah ke gedung Indosat M2 dengan alamat lengkap Jl Kebagusan Raya No 36 RT 1/RW1 Pasar Jakarta Selatan,” demikian isi pengumuman dari PTSP Kejaksaan Tinggi DKI, Kamis (28/4/2022).

Di gedung Bank Mandiri pada Rabu (27/4/2022) telah berlangsung kesibukan atau sedang berkemas untuk pemindahan barang dan dokumen arsip pekerjaaan yang akan diboyong ke Kabagusan Jakarta Selatan. “Ini kami sedang berkemas kemas barang untuk diboyong ke gedung IM2 Kebagusan Jakarta Selatan,” kata salah seorang pegawai Kejati DKI.

Berdasarkan pres release sebelumnya gedung Kejati DKI “baru” gedung IM2 sebelumnya telah dieksekusi jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus korupsi. Bekas Kantor PT IM2 tersebut adalah bagian dari pembayaran uang pengganti sebesar Rp1,3 triliun terkait perkara penyalahgunaan Frekuensi 2. 1 GHz (3 G) milik PT Indosat.

Pemindahan sementara gedung Kejati DKI ini dinilai berbagai kalangan justru menyulitkan pihak Kejati DKI sendiri. Sistem penggunaan IT pelayanan Kejati DKI harus disambung dan ditata berulang-ulang makibat berpindah-pindah tersebut. Hal itu dinilai bisa menyulitkan Kejati DKI sebagai salah satker menjadi sulit untuk memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).***

 Kejati DKI Jakarta merupakan ujung tombak penegakan hukum bagi masyarakat DKI Jakarta, sehingga sudah barang diharapkan penguatan sarana dan prasarana yang lebih representatif demi pelayanan keadilan yang berkualitas, profesional, berkebenaran dan berkeadilan.***