• Minggu, 26 Juni 2022

Penyidik Kejati DKI & PPATK Telusuri Siapa Saja Cicipi Uang Ganti Rugi Tanah Pertamina

- Rabu, 27 April 2022 | 13:21 WIB

 

SUARAKARYA.ID: Penanganan kasus dugaan korupsi terkait pencaplokan tanah milik Pertamina terus dipacu kencang oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Saat ini tengah didalami sedalam-dalamnya aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak terkait raibnya lahan atau dugaan korupsi oleh mafia tanah atas aset PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan bahwa tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) telah menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana ke sejumlah pihak. 

Dari Rp 244,6 miliar pembayaran ganti rugi tersebut, ahli waris hanya menerima setengahnya, dan sisanya atau sebagian uang itu mengalir ke sejumlah pihak terkait yang diduga menjadi bancakan atas dimenangkan gugatan perdata di pengadilan. "Ahli waris menerima uang ratusan miliar itu dari Pertamina, karena memenangkan gugatan perdata tanah milik PT Pertamina yang diajukan ke pengadilan. Namun para pihak terkait diduga ikut menerima (kecipratan) aliran dana, itu sedang didalami penyidik," kata Ashari, Selasa (26/4/2022). 

Dia belum bisa menjelaskan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang diduga menerima uang selain ahli waris  almarhum RS Hadi Sopandi. Ketika masih dalam penyidikan untuk menemukan fakta hukum yang disertai alat bukti dan barang bukti dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi.  "Belum bisa dijelaskan atau disampaikan siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat atau menerima uang ganti ruginya," tuturnya. 

Ashari menyebutkan, penyidik Aspidsus Kejati DKI telah mempunyai nama-nama yang diduga menikmati bancakan dari uang yang dibayarkan oleh PT Pertamina setelah kalah di pengadilan. "Juru sita melakukan sita eksekusi atas pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan. Kami sudah mengetahui nama-nama pihak yang menerima, tapi itu harus disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dimiliki," tuturnya. 

Kerugian keuangan negara terjadi karena pihak Pertamina telah menggelontorkan uang mencapai ratusan miliar. "Kerugian negara karena uang Pertamina sebesar Rp 244,6 miliar sudah dikeluarkan atau disita oleh juru sita pengadilan, dan diberikan kepada ahli waris," kata Ashari kemudian menambahkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan sementara, diduga ada pihak-pihak lain yang turut kecipratan uang dari Pertamina tersebut. 

"Oleh karena itu, Kejati DKI bekerjasama dengan PPATK untuk mengungkap para pihak yang menerima uang diluar ahli waris, dan juga yang ikut kongkalikong dalam kasus dugaan korupsi mafia tanah tersebut," ujarnya. 

Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan mafia tanah terhadap aset milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. "Dalam penggeledahan tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan surat-surat tertentu dalam rangka proses penyidikan," katanya.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X