• Jumat, 9 Desember 2022

Pemecatan Pengurus LPM IAIN Ambon Tuai Banyak Protes Masyarakat Dan Lembaga Pers

- Kamis, 14 April 2022 | 07:51 WIB
Soal  Pemecatan LPM IAIN Ambon (Istimewa)
Soal Pemecatan LPM IAIN Ambon (Istimewa)

SUARAKARYA.ID: Pemecatan beberapa mahasiswa Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) IAIN Ambon  karena mereka menerbitkan  Majalah Kampus tersebut dengan judul “IAIN Ambon  Rawan Pelecehan Khusus Kekerasan Seksual“ kini mendapat perlawanan berbagai pihak.

Tiga organisasi yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), mengirimkan surat terbuka ke Rektor IAIN Ambon memprotes pembekuan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas.

Rektor IAIN Ambon membekukan LPM Lintas setelah menerbitkan tulisan berjudul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” edisi 14 Maret 2022 yang  liputan investigasi terkait dugaan 32 kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon selama periode tahun 2016 hingga 2021.

Baca Juga: Tim Puslitbang Mabes Polri Kunker Di Polres Sorong

“Aktivitas LPM Lintas juga bagian dari hak kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi, seperti diatur oleh Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945,” kata Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, di Ambon, Rabu (13/4/2022) seperti dilansir dari AntaraNews.

Ia menilai majalah berjudul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” adalah bagian dari wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Menurutnya, hasil investigasi LPM Lintas yang mengungkap kekerasan seksual di IAIN Ambon, seharusnya menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh IAIN Ambon.

“Berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, seharusnya tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menyebabkan dampak luar biasa bagi korban, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan politik,” kata Ade.

Baca Juga: Ivan Gunawan Dijadawalkan Diperiksa Bareskrim Polri

Ia mengatakan, kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi isu serius di Indonesia. Kementerian Agama RI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Terkini

Delik Perzinahan di KUHP Baru Dituding Tidak Jelas

Kamis, 8 Desember 2022 | 19:37 WIB
X