• Kamis, 30 Juni 2022

Kejaksaan Agung Segera Upaya Hukum Luar Biasa Terkait Bebasnya Fakhri Hilmi

- Rabu, 13 April 2022 | 02:10 WIB

SUARAKARYA.ID:  Kejaksaan Agung bakal segera mengajukan upaya hukum luar biasa berupa permohonan  Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan bebas eks Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi.

"Jaksa Agung mempertimbangkan usulan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum PK berdasarkan kewenangan Kejaksaan RI,” demikian Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Dr Ketut Sumedana, Selasa (12/4/2022). Pun begitu, vonis bebas pada tahap kasasi Mahkamah Agung (MA) itu tetap dihormati Kejaksaan Agung.

Upaya hukum luar biasa mengajukan PK Kejaksaan Agung diatur dalam Pasal 30 C huruf h Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI.  Menurut Ketut, majelis hakim kasasi MA dalam putusannya menerapkan hukum dengan tidak semestinya sehingga berkesimpulan Fakhri telah menjalankan standard operating procedure (SOP) dengan benar. Padahal, jika Fakhri telah bekerja sesuai dengan SOP, tidak akan terjadi kerugian keuangan negara di perkara Jiwasraya.

Fakhri Hilmi juga tidak pernah memberikan sanksi secara tegas atas hasil pengawasan yang dilakukan sehingga menyebabkan kerugian selama 10 tahun menjadi terakumulasi sebesar Rp 16,8 triliun,” kata Ketut. Untuk upaya PK itu, Kejaksaan akan terlebih dahulu mempelajari dan mengkaji putusan kasasi MA tersebut.

MA membebaskan dari segala  dakwaan maupun tuntutan pidana salah satu terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi di PT Jiwasraya (Persero), Fakhri Hilmi yang  merupakan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Februari 2014-2017. “Menyatakan terdakwa Fakhri Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Membebaskan terdakwa Fakhri Hilmi oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum,” kata Juru Bicara MA Dr Andi Samsan Nganro SH MH, Kamis (7/4/2022).

MA turut memulihkan hak Fakhri dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya. Vonis bebas tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis Desnayeti dengan hakim anggota Soesilo dan Agus Yunianto.  Majelis hakim memandang atas dasar Peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014, Fakhri sebagai kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A sudah melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai SOP yang berlaku di aturan tersebut. Atas dasar itu, Fakhri dinyatakan tidak terbukti melakukan pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU 20/2001 tentang Revisi Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada pengadilan tingkat pertama, Fakhri dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 6 tahun penjara. Di tingkat banding, putusan vonis yang diterima Fakhri dari majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta justru lebih berat yaitu menjatuhkan vonis 8 tahun penjara karena dinilai terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.***

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KKB Kembali Tembak Warga Sipil Di Papua

Selasa, 28 Juni 2022 | 07:08 WIB
X