• Selasa, 16 Agustus 2022

Jampidmil Kejagung Tetapkan IS Sebagai Tersangka Pelanggar HAM Berat Di Paniai Papua

- Minggu, 3 April 2022 | 19:14 WIB
Kejaksaan Agung RI, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (25/2) (Rezqi fadillah)
Kejaksaan Agung RI, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (25/2) (Rezqi fadillah)

SUARAKARYA.ID:  Penyidik koneksitas di bawah komando Jampidmil Kejaksaan Agung menetapkan seorang sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, 2014.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Dr Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/4/2022). Namun hanya inisial nama tersangka saja disebutkan untuk menjelaskan identitasnya. Yaitu IS, sedangkan perannya dalam kasus tersebut belum diungkapkan secara rinci. “Tim penyidik telah menetapkan satu orang berinisial IS sebagai tersangka pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua,” demikian Ketut. Dalam surat penetapan tersangka Nomor: TAP-01/A/Fh.1/04/2022 tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Jaksa Agung  selaku penyidik itu telah dipaparkan mengenai penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut.

“Perkara dugaan pembunuhan dan penganiayaan di Paniai terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara de yure dan/atau de facto  berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya (IS),” sebutnya.

Selain itu,  kata Ketut melengkapi informasi dalam surat penetapan tersangka, ada dugaan upaya tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya dan juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. “Perbuatan atau hal tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena akibat kejadian tersebut jatuh korban yakni 4 orang meninggal dunia dan 21  orang mengalami luka-luka," kata Ketut.

Dia juga mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik  berhasil mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 183 jo. 184 KUHAP. Juga didasarkan pemeriksaan terhadap 50 saksi yang berasal dari unsur masyarakat sebanyak 7 orang,  18 orang dari Kepolisian, 25 orang dari TNI dan 6 orang saksi ahli.

Tersangka IS dijerat Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 9 huruf a jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tidak itu saja, dijerat pula dengan Pasal 40 jo. Pasal 9 huruf h jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sementara itu, Direktur Penuntutan (Dirtut) pada Jampidmil Kejaksaan Agung Agus Salim SH MH dalam Rapat Koordinasi Teknis Polisi Militer (Rakornis POM) TNI TA 2022 di Aula Gatot Subroto Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dalam  pemaparannya diberi judul “Koordinasi Teknis Penanganan Perkara Koneksitas” menyebutkan bahwa penyidik koneksitas berupaya membentuk sinergi dengan instansi terkait organisasi Jampidmil. Hal itu sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin bahwa dengan pembentukan Jampidmil diharapkan mampu membangun komunikasi yang intensif, sinergitas dan kolaboratif dalam penegakan hukum terutama yang terkait dengan penanganan perkara koneksitas.***

 

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Website Kostrad Sedang Ditangani Tim Cyber TNI AD

Senin, 15 Agustus 2022 | 17:58 WIB
X