MAKI Daftarkan Gugatan Praperadilan Terhadap Menteri Perdagangan

- Selasa, 29 Maret 2022 | 22:13 WIB

                        

SUARAKARYA.ID: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendaftarkan gugatan terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) atas batalnya penetapan tersangka mafia minyak goreng di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, siang ini (Selasa, 29/3/2022).

Gugatan dalam bentuk praperadilan (prapid) terhadap Mendag ini ditujukan kepada Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) selaku termohon. Koordinator MAKI Boyamin Saiman berharap gugatan tersebut dikabulkan dan hakim prapid dengan perintahkan termohon segera menetapkan tersangka mafia minyak goreng. “Benar-benar jadi daftar, siang ini pukul 14.00 WIB,” kata Boyamin Saiman, Selasa (29/3/2022).

Kasus mafia minyak goreng tidak semata merugikan perekonomian negara,  tetapi juga memiskinkan rakyat yang sudah direpotkan oleh pandemi   Covid-19 selama dua tahun terakhir. Pengeluaran makin membesar, sementara penghasilan makin berkurang.

Alasan MAKI ajukan prapid,  karena Dirjen PKTN selaku atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membidangi PKTN  pada Kemendag atas penyidikan perkara Perlindungan Konsumen dan  Perdagangan. Dimana sejak 2017 temohon telah memiliki  PPNS  sebanyak 73 orang untuk PPNS-Perlindungan Konsumen dan PPNS-Perdagangan sehingga semestinya mampu menyidik kasus langka dan mahalnya minyak goreng.

Padahal, menurut Boyamin, telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana perlindungan konsumen (TPPK)  dan tindak pidana perdagangan (TPP) atas kasus minyak goreng langka dan mahal yang diduga dilakukan sejumlah oknum pengusaha  atau disebut mafia minyak goreng. Hilangnya dan mahalnya minyak goreng di pasaran diduga dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mempermainkan stok dan harga minyak goreng, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkannya di pasaran.

Boyamin kemudian menyinggung pernyataan Mendag yang menyebut telah mengantongi nama calon tersangka penimbun minyak goreng dan akan mengumumkannya pada Senin (21/3/2022) lalu. Namun, hingga kini, mafia minyak goreng tersebut tak kunjung diumumkan.  Padahal, katanya, Mendag telah menyampaikan mekanisme penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh calon tersangka, yakni dengan mengalihkan minyak goreng curah ke industri menengah atas, mengemas ulang minyak goreng curah subsidi menjadi minyak goreng premium, melarika minyak goreng curah subsidi ke luar negeri. Selain itu, diduga terdapat tindak pidana UU Perlindungan Konsumen.

"Diduga telah terjadi penimbunan besar-besaran di berbagai gudang dengan maksud menunggu harga jual lebih tinggi sehingga diduga menyalahi tindak pidana Undang-Undang Perdagangan Pasal 106 dan 107 (pelaku penimbunan)," katanya.

Menurut MAKI, kelangkaan minyak goreng disebabkan terjadinya penimbunan untuk menahan harga hingga tinggi. Selain itu, minyak goreng untuk masyarakat dikumpulkan dan kemudian dijual ke luar negeri dengan harga empat kali lipat. "Bahwa dengan demikan penyidikan telah menemukan minimal dua alat bukti yang cukup dan telah memenuhi unsur tindak pidana dan termohon bersiap menetapkan tersangka sebagaimana statement dan pengumuman Menteri Perdagangan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dalam Rapat Kerja dengan DPR dan telah dimuat media massa. Namun hingga pengajuan praperadilan a quo, termohon belum menetapkan atau menyampaikan nama tersangka sehingga atas tindakan termohon belum menetapkan atau menyampaikan nama tersangka adalah bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan melawan hukum," tuturnya.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X