• Minggu, 2 Oktober 2022

Kejaksaan Agung Tingkatkan Ke Penyidikan Kasus Ekspor Minyak Goreng

- Jumat, 25 Maret 2022 | 19:17 WIB

   

SUARAKARYA.ID: Kejaksaan Agung menaikkan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021–2022 dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun begitu belum disebutkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangkanya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Dr Ketut Sumedana mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/3/2022). “Pemberian fasilitas ekspor minyak goreng akan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Ketut Sumedana.

Dia menjelaskan, Kejaksaan Agung saat ini tengah menyelidiki kasus ini pascaterjadinya kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di berbagai daerah. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print: 13/F.2/Fd.1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Pasca terjadi kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, pemerintah melakukan pembatasan ekspor crud palm oil (CPO) dan turunannya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan jumlah untuk Distribusi Kebutuhan dalam Negeri (DMO) dan harga penjualan dalam Negeri (DPO). Atas regulasi tersebut, eksportir CPO dan turunannya untuk mendapatkan persetujuan ekspor, sebelumnya harus melakukan kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan melampirkan bukti kontrak dengan distributor, purchase order, delivery order (DO) dan faktur pajak untuk ditunjuk beberapa perusahaan guna diberikan fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 diduga beberapa perusahaan yang diberikan fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 menyalahgunakan dan tidak melaksanakan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. “Persyaratan tersebut antara lain besaran jumlah yang difasilitasi kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen menjadi 30 persen,” tuturnya.

Menurut Ketut, perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mengganggu perekonomian negara. Karenanya, tim penyelidik menentukan sikap untuk ditingkatkan ke proses penyidikan awal April 2022.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan adanya dugaan ekspor minyak goreng lampaui quota ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI yang disusul lagi melaporkan kasus kelangkaan minyak goreng ke Kejaksaan Agung. MAKI mengaku menyerahkan data yang disebut terkait dugaan “liga besar” mafia minyak sawit atau crude palm oil (CPO). "Saya menambah data terkait dugaan mafia CPO yang saya istilahkan ini liga besar. Karena liga kecilnya di Kejaksaan Tinggi terkait dengan minyak goreng, ada lagi tarkam yang terjadi di pasar-pasar," demikian Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Boyamin Saiman mengatakan orang-orang yang diduga menjadi mafia CPO ini merugikan negara. Dia menuding perbuatan mafia CPO membuat negara kehilangan keuntungan yang signifikan. "Ternyata kejadiannya potong kompas CPO itu yang harusnya dijadikan industri langsung potong kompas langsung diekspor dan hanya bayar 5 persen. Jadi harusnya negara dapat 15 persen, tapi hanya mendapat 5 persen, 10 persennya hilang," ungkapnya.

Boyamin menyebut mafia CPO juga merugikan program pemerintah. Dia mengklaim temuan ini juga akan diselidiki oleh Kejaksaan Agung. "Akibat CPO ini hilang, dijual keluar semua ini, bukan minyak goreng saja, program pemerintah yang go green yang solar, biodiesel, B30 ke atas itu juga tidak ada di pom bensin. Jadi, selain rugikan masyarakat, ternyata CPO ini juga rugikan program pemerintah," ujarnya.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kapolri : 3 Kapolda Tidak Terlibat Kasus Ferdy Sambo

Jumat, 30 September 2022 | 18:18 WIB
X