• Selasa, 16 Agustus 2022

Penyidik Koneksitas Tambah Tersangka Baru Kasus Dana TWP AD

- Rabu, 23 Maret 2022 | 22:13 WIB

 

SUARAKARYA.ID: Kerja keras Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil), Pusat Polisi Militer TNI AD dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta membuahkan hasil. Satu orang ditetapkan lagi sebagai tersangka baru, Kolonel Czi (Purn) CW AHT selaku Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD), terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020.

Dalam siaran pers Puspenkum Kejaksaan Agung disebutkan bahwa penetapan Kolonel CW AHT sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Print-03/PM/PMpd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/PM/PMpd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 secara bersama ditetapkan dengan tersangka KGS MMS.

Penetapan tersangka ini didasarkan hasil pemeriksaan terhadap 11 orang saksi yang terkait dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020, yang  dilakukan di Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) Jakarta Pusat.

Penanganan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Print-03/PM/PMpd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022. Telah ditugaskan pula 40 penyidik dari unsur Kejaksaan RI, POMAD, dan OTJEN TNI.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Ketut Sumedana SH MH menyebutkan tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT berperan menunjuk tersangka KGS MMS selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg, Jawa Barat dan Gandus, Palembang dan menandatangani Perjanjian Kerja sama untuk pengadaan lahan di Gandus dan Nagreg tersebut. Untuk itu tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT diduga telah menerima aliran uang dari tersangka KGS MMS. “Telah terjadi penyimpangan atas Perjanjian Kerja sama untuk pengadaan lahan di Nagreg, yakni pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme yaitu sesuai progres perolehan lahan, pembayaran 100 persen dilakukan jika sudah menjadi sertifikat induk, Pengadaan Tanpa Kajian Teknis, Perolehan Hanya 17,8 Hektare namun belum berbentuk Sertifikat Induk, kelebihan pembayaran dana legalitas yaitu Rp2 miliar untuk 40 Hektare bukan 17,8 hektare.

Dalam PKS tertera Rp30 miliar termasuk legalitas di BPN sehingga pengeluaran lagi Rp2 miliar tidak sah sesuai PKS serta penggunaan Rp700 juta tanpa izin Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Terjadi juga penyimpangan atas Perjanjian Kerja sama untuk pengadaan lahan di Gandus, yaitu pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme yaitu sesuai progres perolehan lahan, pembayaran 100 persen hanya jika sudah menjadi sertifikat induk, Pengadaan Tanpa Kajian Teknis, Perolehan hanya dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dengan keterangan luas 40 Hektare tanpa bukti fisik tanah, lahan yang diperoleh “nihil” dari pembayaran Rp41,8 miliar. Tersangka KGS MMS tidak membeli kembali SPPHT yang gagal menjadi Hak Guna Garap (HGG) /Sertifikat Induk.

Kapuspenkum Ketut mengestimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyidik Koneksitas sebesar Rp59 miliar.

Dengan adanya tersangka baru, terus bertambah tersangka terkait kasus dugaan korupsi TWP AD periode 2013-2020. Sebelumnya Brigadir Jenderal TNI berinisial YAK selaku Direktur Keuamham TWP AS sejak Maret 2019 dan NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH) ditetapkan tersangka, selanjutnya KGS MMS selaku pihak penyedia lahan dan Kolonel Czi (Purn) CW AHT selaku Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD). Mereka ditahan di Rumah Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.***

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Terkini

Website Kostrad Sedang Ditangani Tim Cyber TNI AD

Senin, 15 Agustus 2022 | 17:58 WIB
X