• Kamis, 8 Desember 2022

KPK Berharap Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Jhon

- Kamis, 17 Maret 2022 | 13:59 WIB

                                              PN Jakarta Selatan

SUARAKARYA.ID: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap hakim praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan Jhon Irfan Kenway (JIK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101 di TNI Angkatan Udara (AU). Selain penanganan kasusnya telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dalil-dalil pemohon sendiri tidak valid.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri,  mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis (17/3/2022). Tentunya didasarkan alasan berdasarkan hukum atau bukti pemohon maupun termohon.  "KPK telah menyerahkan sebanyak 84 bukti pada sidang Rabu (16/3/2022)," ujar Ali, Kamis (17/3/2022). Penyerahan bukti ini sebagai tindaklanjut dari tanggapan atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Jhon Irfan Kenway.

“KPK menyampaikan bahwa seluruh proses penanganan kasus tersebut telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan yang diajukan pemohon praperadilan Jhon Irfan Kenway tidak mendasar dan keliru menurut hukum dengan argumentasi.

Penyidikan kasus ini sudah berjalan 2 tahun lebih. Kendati demikian KPK tetap berwenang melakukan penyidikan karena ketentuan UU KPK tidak mewajibkan KPK menghentikan penyidikan. Terkait dengan penyelenggara negara yang sebelumnya dihentikan penyidikannya oleh Puspom TNI, tidak menghalangi KPK untuk tetap melakukan penyidikan, karena penyidikan antara KPK dan Puspom TNI dilakukan secara terpisah. Demikian pula pemblokiran uang negara yang ada dalam Escrow Account atas nama perusahaan milik pemohon oleh KPK dinilai sah, karena yang dilarang oleh UU adalah menyita aset negara.

"KPK melakukan pemblokiran justru dalam rangka mengamankan uang negara. mengenai pemblokiran aset-aset  pemohon yang didalilkan tidak terkait dengan tindak pidana, hal itu tidak dapat diterima. Karena pemohon tidak bisa menunjukkan bukti bahwa itu bukan hasil kejahatan. Karenanya, pemblokiran dilakukan demi jaminan pengembalian uang negara terkait kasus tersebut," jelas Ali.

Atas bukti-bukti yang dimiliki itu, KPK memohon agar hakim praperadilan memutus perkara tersebut dengan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway. “Hakim menyatakan proses penyidikan perkara ini sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim juga menetapkan pemblokiran aset maupun pemblokiran sejumlah uang yang dilakukan KPK sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat,” harap Ali.

Jhon Irfan Kenway dalam petitum permohonan praperadilannya meminta hakim menyatakan tidak sah pemblokiran aset pemohon yang dilakukan oleh termohon KPK. Hakim juga diminta memerintahkan termohon untuk mencabut blokir nomor R-1032/23/11/2017 dan surat nomor R-1032/23/11/2017 tanggal 13 November 2017 dan/atau surat pemblokiran lainnya terhadap seluruh aset pemohon dan aset ibu kandung pemohon. “Menyatakan tidak sah pemblokiran uang negara sebesar Rp 139,43 miliar pada rekening ascroo acount PT Diratama Jaya Mandiri. Memerintahkan pula termohon untuk mencabut pemblokiran uang negara sebesar Rp 139,43 miliar pada rekening ascroo acount PT Diratama Jaya Mandiri untuk dan tetap dikuasai oleh pemegang kas TNI Angkatan Udara,” demikian Jhon dalam permohonannya. Selanjutnya dia meminta hakim untuk menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilannya seluruhnya.

Terkait pembelian helikopter, PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen helikopter AW-101 senilai Rp 514 miliar. Namun, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jual helikopter menjadi Rp 738 miliar sehingga diduga merugikan keuangan negara.***

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Terkini

Bom Bunuh Diri Kembali Terjadi di Bandung

Rabu, 7 Desember 2022 | 10:34 WIB

Kantongi Sabu, Petani Sumbawa Diringkus

Selasa, 6 Desember 2022 | 20:56 WIB
X