• Kamis, 26 Mei 2022

Kisruh Orari, SK Menkominfo No.575 Tahun 2021 Digugat Ke PTUN Jakarta

- Jumat, 28 Januari 2022 | 10:57 WIB
Kantor Orari Pusat (Jakarta, kisruh Orari, SK Menkominfo)
Kantor Orari Pusat (Jakarta, kisruh Orari, SK Menkominfo)

 




JAKARTA:  Guna menjaga marwah organisasi sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya para amatir radio Indonesia, serta untuk memelihara keutuhan organisasi, maka Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) Pusat di bawah kepemimpinan Sugeng Suprijatna-YBØSGF, Pejabat Ketua Umum Orari Pusat, dan Suryo Susilo, YBØJTR Sekjen  telah mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap Surat Keputusan Menkominfo No.575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia periode 2021-2026 tertanggal 28 Desember 2021.

 

Adapun kepengurusan yang ditetapkan tersebut merupakan hasil Munas XI Orari Lanjutan di Bengkulu, tanggal 11-12 Desember 2021 tidak diatur dalam AD/ART Orari.

Hal itu disampaikan Febry Arisandi, SH sebagai kuasa hukum penggugat, saat di hubungi awak media,  di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

“Sebagai kuasa hukum penggugat, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 , kami telah mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara ke panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berada di wilayah DKI Jakarta, terhadap Tergugat Menkominfo atas kebijakannya mengeluarkan Surat Keputusan No. 575,”ujar Febry Arisandi, SH.

Menurut Febry, pengajuan gugatan TUN  dilatarbelakangi oleh adanya sikap dari Menkominfo dalam hal ini sebagai Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No.575 secara sepihak yang diduga menafikan peran dan fungsinya sebagai ex-officio Pembina Orari Pusat sesuai Pasal 12 ayat (2.b.) Anggaran Dasar Orari, sehingga sikap dan kebijakan Tergugat tersebut diduga  melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Sedangkan  dalam pokok perkara gugatan ini, juga disebutkan bahwa Tergugat diduga melanggar peraturan perundang-undangan antara lain adalah di pasal 1 ayat 1, pasal 4, pasal 6 & Pasal 9 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, kemudian juga diduga melanggar pasal 29 ayat 1 dan pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kemudian diduga melanggar ketentuan Peraturan lainnya, yakni Pasal 48 ayat 1 Peraturan Pemerintah no.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, selanjutnya melanggar Pasal 2 & Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit, dan juga melanggar Pasal 81 Permenkominfo No.17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.


“Dalam perkara gugatan TUN ini, perlu kami sampaikan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dengan sebuah keputusan agar membatalkan Surat Keputusan No.575 tersebut, dan menunda pemberian Izin Amatir Radio YHØA dan Membekukan IAR khusus YHØD dengan Nomor izin 003/IARK/ORPUS/XII/2021 sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap,” katanya.

Lebih lanjut Febry,  menjelaskan bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yakni Menkominfo Johnny G Plate yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan keberlangsungan eksistensi Orari, dan juga  kerugian bagi keberlangsungan pelayanan anggota maupun kegiatan pengabdian masyarakat melalui dukungan komunikasi.

Dan ini yang dirugikan bukan hanya keluarga besar anggota Orari melainkan juga kepentingan bangsa dan negara dalam hal pelayanan di bidang komunikasi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah perlawanan untuk membatalkan keputusan tersebut, melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang tentunya juga atas pertimbangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia warga negara yakni para amatir radio yang tergabung dalam Orari dari dugaan tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, dalam hal ini adalah Menkominfo.


Setelah masuknya gugatan TUN ini,  kami sangat berharap agar keluarga besar anggota Orari dari Sabang sampai Merauke tetap solid, tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang memprovokasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Orari, karena Indonesia ini negara hukum, maka percayakan persoalan tersebut penyelesaiannya melalu cara-cara yuridis di lembaga peradilan yang telah dibentuk dan disediakan oleh negara,

Halaman:

Editor: Yon Parjiyono

Terkini

X