• Jumat, 27 Mei 2022

Tidak Hadiri Sidang Praperadilan, Kasatreskrim Polres Kampar Memuluskan Kriminalisasi Ketua Kopsa-M

- Senin, 24 Januari 2022 | 22:47 WIB
Perwakilan petani Kopsa M dan Koalisi Mahasiswa Kampar yang hadir mengawal sidang praperadilan terkait penetapan Anthony Hamzah sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Bangkinang (24/1/2022) (SETARA Institute )
Perwakilan petani Kopsa M dan Koalisi Mahasiswa Kampar yang hadir mengawal sidang praperadilan terkait penetapan Anthony Hamzah sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Bangkinang (24/1/2022) (SETARA Institute )

SUARAKARYA.ID: Sidang perdana praperadilan perkara sah atau tidaknya penetapan Ketua Kopsa-M periode 2021-2026, Anthony Hamzah sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan nomor perkara : 1/Pid.Pra/2022/PN Bkn, hari senin, 24 Januari 2022 diputuskan Hakim ditunda hingga tanggal 31 Januari 2022.

Alasan penundaan karena salah satu pihak termohon, yakni Kasatreskrim Polres Kampar, Berry Juana Putra, tidak hadir dengan dalih bahwa tidak adanya pendamping dari Polda Riau dan meminta sidang ditunda hingga tanggal 9 Februari 2022 sebagaimana isi surat Polres Kampar yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Bangkinang.

Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute & Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) mengemukakan, belakangan diketahui, pada saat bersamaan yang bersangkutan tengah berada di Mapolres Kampar tanpa ada kegiatan lain, namun justru enggan menghadiri proses persidangan.

Di pelataran PN Bangkingan, ratusan petani Kopsa-M bersama dengan Koalisi Mahasiwa Kampar juga turut serta hadir untuk terus melakukan pengawalan terhadap proses hukum dan praperadilan agar dapat berjalan dengan seadil-adilnya.

Baca Juga: Burkina Faso Bergolak, Rakyat Dukung Militer Lakukan Kudeta Tapi Penguasa Membantah

Persidangan tetap berjalan walaupun tanpa kehadiran pihak termohon, dan dimulai pada pukul 10.00 pagi serta berlangsung sekira hanya 15 menit. Hakim Tunggal yang ditunjuk memimpin persidangan adalah Ersin, SH, MH, dengan Panitera Pengganti Fitri Yenti. Proses persidangan praktis hanya mengumpulkan kelengkapan kuasa dari pemohon.

Ketidakhadiran pihak Polres Kampar selaku termohon menunjukkan adanya iktikad untuk bermain dengan waktu. Permintaan Polres Kampar agar sidang ditunda ke tanggal 09 Februari 2022 sangat patut diduga merupakan skenario untuk menggugurkan sidang praperadilan.

Sebab, secara aturan, sidang praperadilan harus selesai dalam tempo 14 hari sejak sidang pertama dilakukan. Dengan skenario demikian, akan ada jeda waktu yang panjang bagi Polres Kampar untuk melimpahkan perkara AHZ ke pihak kejaksaan, yang mana jika sidang pokok perkara sudah dimulai di pengadilan, maka praperadilan menjadi gugur.

Baca Juga: Suara Pengunduran Jadwal Pemilu 2024 Bukanlah Aspirasi Di Tingkat Massa.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: SETARA Institute

Artikel Terkait

Terkini

X